Siapapun Ketuanya, Ibas Tetap Sekjen

Jakarta Di tengah semakin sering disebutnya nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam persidangan kasus-kasus korupsi Wisma Atlet membuat posisi Anas berada di ujung tanduk. Terbukti dalam pertemuan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Anas tidak dilibatkan, dan dalam pertemuan itu ada isu-isu akan adanya penggeseran posisi ketua umum dari Anas ke orang lain.

Adanya isu penggeseran posisi ketua umum, sebenarnya bukan kali ini terjadi, hal serupa pernah juga terjadi, namun isu itu kemudian hilang begitu saja. Namun mungkinkah Ana tergeser dari posisinya? Sangat mungkin, sebab meski Anas dahulu disebut sebagai prototipe SBY, namun Anas sendiri bukan pilihan SBY saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, tahun 2010.

Sebagaimana diketahui oleh banyak pihak, menjelang Kongres Partai Demokrat, SBY menempatkan Eddy Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebagai vote getter di kubu Andi Malaranggeng. Hal demikian menunjukan bentuk dukungan SBY kepada Andi Malaranggeng yang bersaing dengan Anas dan Marzuki Alie. Namun Ibas sebagai representasi SBY dalam dukungan ke Andi ternyata tidak mampu memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Kekalahan Andi tentu membuat kecewa SBY. SBY bisa saja merasa ternyata dirinya sudah tidak 'diterima' di kalangan bawah Partai Demokrat.

Masalah yang menimpa Anas, sebenarnya memberi peluang yang sangat besar bagi SBY untuk membayar kekalahannya saat bertarung di Bandung. Keinginan SBY untuk mengganti Anas, bila mau, pasti akan didukung oleh rival-rival Anas yang lain. Upaya penggeseran posisi Anas selama ini sering ditiupkan oleh kelompok-kelompok yang belum ikhlas menerima kekalahan saat Kongres Partai Demokrat. Nyanyian para terdakwa dan saksi yang menyebut nama Anas dalam persidangan tentu merupakan sebuah amunisi yang besar untuk memperlancar penggeseran nama Anas.

Dalam sebuah situs (30/1), anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ajeng Ratna Suminar, mengatakan Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyiapkan tiga sampai empat orang nama pengganti Anas. Apa yang disampaikan Ajeng itu juga pernah dihembuskan oleh Max Sopacua. Apa yang diungkapkan Ajeng dan Max, entah itu benar atau salah, berarti sudah ada gerakan dari dewan pembina yang sangat serius untuk mengganti Anas. Sekarang tinggal menunggu waktu saja sepertinya Anas untuk rela turun dari kursi ketua umum.

Namun meski Anas diganti, ada yang tidak akan berubah dalam kepengurusan baru, yakni posisi Sekjen Partai Demokrat, yang saat ini dijabat oleh Ibas, tidak akan berubah, tetap akan dipegang Ibas. Ibas sendiri menjadi sekjen bukan karena orangnya tepat atau bagian dari akomodatif kemenangan Anas kepada kubu Andi Malaranggeng dalam Kongres 2010, namun karena titipan langsung dari SBY. Ketika SBY menghendaki anaknya menjadi sekjen tentu siapapun tidak akan bisa menolak.

Sebagai anak muda, Ibas yang sebelumnya jauh dari hiruk pikuk dunia politik, dan tiba-tiba langsung terlibat dalam Partai Demokrat tentu masih sangat minim dengan pengalaman-pengalaman politik. Hal demikian diakui oleh SBY sendiri sehingga SBY tidak langsung menjadikan dirinya sebagai ketua umum, namun untuk sementara waktu ia dijadikan sekjen, tujuannya untuk belajar politik. Posisi sekjen bagi Ibas adalah posisi yang sangat tinggi, sebab posisi sekjen adalah posisi yang strategis.

Bila bukan Ibas mungkin jabatan itu akan dipegang oleh elite Demokrat lainnya yang lebih berpengalaman dan handal dalam berpolitik. Meski demikian, bila Anas digeser itu akan sangat merugikan Partai Demokrat. Kerugian ini adalah, pertama, Anas yang secara riil memiliki jaringan massa di di tingkat dewan pengurus daerah dan dewan pengurus cabang di seluruh Indonesia yang dominan.

Kedua, akan membuat perpecahan di kubu Partai Demokrat. Pendukung Anas pun berani membangkang kepada keputusan Ketua Dewan Pembina. Ketiga, energi pengurus baru akan lebih tercurah kepada konsolidasi organisasi daripada persiapan menjelang Pemilu 2014.

Pemilu 2014 bisa jadi merupakan pemilu terberat yang akan dialami oleh partai politik, apalagi dengan kemungkinan parliamentary threshold 4% sampai 5% tentu akan membuat partai politik akan bekerja lebih keras untuk bisa lolos dari ambang batas itu. Bila Partai Demokrat lebih asyik berkonflik dan hanya memikirkan posisi ketua umum maka Partai Demokrat bisa tidak lolos dalam ambang batas tersebut.

Kemenangan Partai Demokrat yang tinggi dalam Pemilu 2009 pun menjadi pertanyaan banyak pihak, sebab dengan kasus mantan anggota KPU Andi Nurpati dalam masalah surat MK dan dirinya menjadi pengurus Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 'tanpa' bantuan KPU bisa meraih suara seperti pada Pemilu 2009? Sangat sulit, sebab selain akan semakin ketatnya pengawasan terhadap KPU, juga Partai Demokrat lebih asyik mengurusi masalah internal partai tidak hanya masalah Anas, namun juga banyak kader Partai Demokrat yang terlibat dalam tindakan korupsi, baik di pusat maupun daerah.

*) Ardi Winangun adalah pengamat politik dan Ketua Forum Alumni Siswa Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Nomor kontak: 08159052503.

(vit/vit)