Selasa, 31/01/2012 09:47 WIB

Kasus Korupsi di Kemlu, Dubes RI di Kanada Diperiksa KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan bagi Duta Besar RI di Kanada Dienne Dhardianti Mohario. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana kegiatan sidang di Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka SP," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (31/1/2012).

Tersangka SP adalah mantan Sekjen Kemlu Sudjadnan Parnohadiningrat. Dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan sejumlah kegiatan di Kemlu, di antaranya seminar luar negeri yang dari kurun waktu tahun 2004-2005.

Penyidik KPK menjerat Sudjadnan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK menduga akibat perbuatan Sudjadnan yang bertentangan dengan prosedur itu, negara dirugikan sekitar Rp 18 miliar.

Khusus untuk Dienne, dia diperiksa dalam konteks jabatannya sebelum menjadi dubes RI di Kanada. Saat kasus ini bergulir, Dienne duduk di Inspektorat Jenderal Kemlu sejak tahun 2006 sampai 2010.

Selain Dienne, KPK juga memeriksa kepala KPPN Jakarta Widhia Arie Prajogo.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%