Kisruh Leopard di Negeri Maritim

Jakarta Di tengah-tengah opini publik yang sedang bergairah mendukung kemandirian industri dalam negeri, mobil ESEMKA seakan tertutupi oleh rencana pembelian 100 tank Leopard 2A6 yang membutuhkan dana APBN Rp 14 triliun.

Dalam rangka memodernisasi alutsista, pemerintah berencana membeli tank bekas Belanda yang kurang lebih seberat 60 ton tersebut menuai perdebatan dari berbagai pihak, termasuk mayoritas Komisi 1 DPR menolaknya.

Beberapa pengamat politik maupun di negeri ini menilai bahwa pembelian tank Leopard produksi Jerman bekas dari Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Jika merujuk pada kondisi medan dan geografisnya yakni sebagai Negara maritime yang justeru seharusnya perlu penguatan armada Laut, bukan untuk pameran dan gagah-gagahan menandingi Malaysia yang telah memiliki tank kelas berat jenis T72 buatan Rusia.

Alasan lain oleh pengamat ekonomi bahwa membeli Main Battle Tank (MBT) Leopard dengan kredit ekspor berarti Indonesia menjadi konsumen dan menciptakan ketergantungan pada perawatan dan pemeliharaanya. Padahal selama ini PT.

Pindad mampu memproduksi tank yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Jika impor tank dari luar ini tetap dilakukan maka akan mengancam bangkrutnya industri strategis dalam negeri karena tidak ada yang beli.

Kisruh rencana pemerintah dalam modernisasi alutsista dengan pembelian Leopard ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi kotroversi bagi anggota parlemen Belanda yang menolak penjualan Leopardnya ke Indonesia.

Alasannya, Pelanggaran HAM di Indonesia masih terus terjadi dan kian meningkat, terutama di Papua. Dikhawatiran, kalau dibeli Indonesia, akan digunakan untuk aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.

Negara Maritim butuh kekuatan laut

Menurut Kartohadiprodjo (2006) bahwa kalau dilihat secara geografis Asia di satu sisi dan Australia pada sisi lain, dan bila di antaranya dipandang sebagai “selat”, maka Indonesia dengan Wawasan Nusantara-nya akan terlihat sebagai "penyumbat".

Penyumbatan areal luas 1.919.440 kilometer persegi ini akan berubah menjadi ancaman bila: (1) kuat secara ekonomi, (2) stabil, (3) kuat angkatan bersenjatanya, (4) pandai rakyatnya.

Beranjak dari letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalulintas internasional dan sebagai konsekuensi berlakunya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea/Konvensi Hukum Laut Internasional) 1982, secara resmi bangsa Indonesia mengemban tugas berat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan oleh konvensi dan sekaligus harus mengamankan wilayah beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, tak dapat disangkal bahwa dengan letaknya selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Meskipun sebenarnya pembangunan system pertahanan dan keamanan di laut tidak hanya dapat didekati dengan pendekatan militer, melainkan juga dengan pendekatan yang berbasis pada kegiatan ekonomi.

Namun, konsepsi geostrategis dan geografi menjadi alasan sehingga kekuatan system pertahanan dan keamana di laut perlu menjadi perhatian serius kita bersama karena dua hal yaitu:

Pertama, laut berkaitan dengan kedaulatan Negara Indonesia, maka batas-batas wilayah laut dengan Negara lain yang tercakup dalam ZEE Indonesia harus secara tegas dipertahankan dan diamankan secara ketat oleh segenap komponen bangsa Indonesia sendiri;

Dan kedua, karena di dalam laut Indonesia yang luas terdapat berbagai potensi dan kekayaan maritim yang dapat menjadi bagian masa depan kita. Hal tersebut juga menuntut suatu pengembangan kekuatan laut yang mampu menjaga, memanfaatkan dan mengeksploitasi sifat laut tersebut.

Berbagai issu pelanggaran batas wilayah kita selalu mengusik. Salah satu potensi konflik antar Negara yang sering terjadi di kawasan Asia Pasific ini adalah masalah tapal batas- territorial overlapping claims. Misalnya, Sengketa perebutan wilayah blok Ambalat dan Insiden Tanjung Berakit beberapa tahun lalu.

Kasus pencurian ikan, pencaplokan pulau, perompak laut, nelayan Indonesia dan polisi airud diserang awak kapal asing dan lain-lainya. Hal itu menunjukkan bahwa kita belum bisa berbuat banyak terhadap kekuatan dan keamanan laut nusantara.


Presiden Soekarno, Bapak Proklamator RI yang memiliki visi yang luar biasa cemerlang. pernah mengatakan "Indonesia dengan geografis ribuan pulau, memerlukan penguasaan Teknologi yang berwawasan nasional yakni teknologi maritim dan tekhnologi dirgantara".

Konsepsi geostrategis dan geografi tersebut telah menjadi alasan yang digunakan oleh hampir semua negara untuk membangun dan menampilkan kekuatan maritimnya. Contohnya, Jepang telah membangun kekuatan maritimnya yang disiapkan untuk mengamankan garis suplay BBM dari Timur Tengah ke Jepang, disamping untuk memperkuat pertahanannya.

Demikian pula pada saat negara Uni Soviet masih ada dalam peta sejarah, kekuatan lautnya membuat Amerika Serikat gemetar. India telah menerbitkan dokumen "Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy" berisikan tentang aspirasi geopolitik India hingga strategi deployment di masa damai maupun konflik, serta strategi pembangunan kekuatan angkatan laut India.

Sejarah juga telah membuktikan bahwa armada atau angkatan laut adalah salah satu kekuatan inti dalam menopang keutuhan dan menjamin stabilitas suatu Negara maritime.

Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani negara tetangga, bahkan Cina. Pada saat itu, perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai oleh Nusantara. Kuatnya angkatan laut Sriwijaya dan armada laut kerajaan Majapahit yang diceritakan dalam kitab Negarakertagama bahwa dengan kekuatan angkatan laut mereka melindungi daerah-daerah bawahan dan merebut kekuasaan di lautan Teduh (Pasifik).

Hal tersebut mampu menciptakan ketentraman perdagangan, melindungi jalur perniagaan terhadap ancaman bajak laut yang berasal dari Cina, Malaya, Philipina dan bagian Nusantara lainnya.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan diperkirakan menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2020, maka lautan akan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan nasional di masa datang, tentunya dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal, dan tak kalah pentingnya pembangunan kekuatan armada kapal perang di laut.

*Penulis adalah Dosen Kelautan UNHAS


Andi Iqbal Burhanuddin
Jl Sunu FX-5, Kompl Unhas Baraya Makassar
iqbalburhanuddin@yahoo.com
0811441491

(wwn/wwn)