detikcom
Jumat, 27/01/2012 15:38 WIB

Diblokir Buruh, Tol Cikampek Macet Hingga 30 Km foto

Didi Syafirdi - detikNews
Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta - Aksi buruh di Bekasi yang memblokir Tol Cikampek menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Bahkan, kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta mengular hingga 30 km.

"Macet sampai 30 km," ujar petugas Korps Lalu Lintas Polri (NTMC) saat dihubungi detikcom, Jumat (27/1/2012) pukul 15.00 WIB.

Sampai saat ini kondisi lalu lintas di Tol Cikampek masih ditutup. Para buruh masih terus menggelar aksi di KM 31+200 dan KM 21+400 Tol Cikampek.

"Situasi lalu lintas di Km 31+200 Tol Jakarta-Cikampek masih tersendat, demikian pula arah sebaliknya. Harap mencari jalan alternatif lainnya," ujar NTMC.

"Ekor kepadatan tol Cikampek-Cikarang sampai KM 56. Silakan keluar Tol Karawang lewat jalan arteri," imbuhnya.

Demonstrasi buruh terjadi sejak pagi hari. Kendaraan terjebak macet di tol berjam-jam tak bisa bergerak. Mereka membuka pintu mobil atau keluar dari kendaraan untuk melepas lelah. Kebelet pipis, rasa lapar dan lelah, menyergap korban kemacetan ini. Polisi memperkirakan 17 ribu buruh tumpah ruah ke tol Cikampek.

Sampai saat ini aksi buruh yang dijaga sekitar 2.600 aparat kepolisian masih berjalan tertib. Para buruh mengancam akan terus berdemo hingga ada kepastian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Seperti diketahui, berdasarkan SK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011, UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan kelompok I Rp 1.849.913. SK Gubernur ini digugat oleh Apindo Bekasi dan dikabulkan oleh PTUN di Bandung pada Kamis (26/1) kemarin.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(did/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%