detikcom
Jumat, 27/01/2012 07:14 WIB

Ke Mana Hak Para Pejalan Kaki di Jakarta?

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Jalur pejalan kaki di Jakarta kerap mendapatkan sikap diskriminatif. Jalur-jalurnya kerap dimasuki oleh kendaraan bermotor atau tertutup oleh para pedagang kaki lima. Lalu kemana hak pejalan kaki di Jakarta?

Jalur khusus pedestrian alias trotoar yang direncanakan di Jakarta tidak kunjung usai atau bahkan tidak jelas interkoneksinya.

"Sudah nasibnya para pejalan kaki yang menjadi korban," ujar pengamat Tata Kota dan Transportasi Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/1/2012).

Hal itu dimulai dengan tugas yang tidak jelas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah jalur khusus pedestrian. Secara kelembagaan, tidak jelas dinas mana yang mengurusi fasilitas pejalan kaki apakah Dinas Pertamanan, Bina Marga, atau Dinas Perhubungan.

Tidak hanya itu, pedestrian yang dibangun di Jakarta juga tidak jelas interkoneksinya. "Mau kemana-mana hanya sepenggal-sepenggal. Apakah jalannya sudah terencana tidak? Putus-putus," kata Yayat.

Meski ada jalan yang disediakan para pejalan kaki, namun para pejalan kaki harus berhadapan dengan para pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang trotoar atau pedestrian.

"Punya musuh bebuyutan yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak punya izin tapi dipelihara," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/fjr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close