detikcom

Jumat, 27/01/2012 07:14 WIB

Ke Mana Hak Para Pejalan Kaki di Jakarta?

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Jalur pejalan kaki di Jakarta kerap mendapatkan sikap diskriminatif. Jalur-jalurnya kerap dimasuki oleh kendaraan bermotor atau tertutup oleh para pedagang kaki lima. Lalu kemana hak pejalan kaki di Jakarta?

Jalur khusus pedestrian alias trotoar yang direncanakan di Jakarta tidak kunjung usai atau bahkan tidak jelas interkoneksinya.

"Sudah nasibnya para pejalan kaki yang menjadi korban," ujar pengamat Tata Kota dan Transportasi Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/1/2012).

Hal itu dimulai dengan tugas yang tidak jelas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah jalur khusus pedestrian. Secara kelembagaan, tidak jelas dinas mana yang mengurusi fasilitas pejalan kaki apakah Dinas Pertamanan, Bina Marga, atau Dinas Perhubungan.

Tidak hanya itu, pedestrian yang dibangun di Jakarta juga tidak jelas interkoneksinya. "Mau kemana-mana hanya sepenggal-sepenggal. Apakah jalannya sudah terencana tidak? Putus-putus," kata Yayat.

Meski ada jalan yang disediakan para pejalan kaki, namun para pejalan kaki harus berhadapan dengan para pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang trotoar atau pedestrian.

"Punya musuh bebuyutan yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak punya izin tapi dipelihara," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
58%
Kontra
42%