Detik.com News
Detik.com
Jumat, 27/01/2012 07:14 WIB

Ke Mana Hak Para Pejalan Kaki di Jakarta?

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
 Ke Mana Hak Para Pejalan Kaki di Jakarta? Foto: Ilustrasi
Jakarta - Jalur pejalan kaki di Jakarta kerap mendapatkan sikap diskriminatif. Jalur-jalurnya kerap dimasuki oleh kendaraan bermotor atau tertutup oleh para pedagang kaki lima. Lalu kemana hak pejalan kaki di Jakarta?

Jalur khusus pedestrian alias trotoar yang direncanakan di Jakarta tidak kunjung usai atau bahkan tidak jelas interkoneksinya.

"Sudah nasibnya para pejalan kaki yang menjadi korban," ujar pengamat Tata Kota dan Transportasi Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/1/2012).

Hal itu dimulai dengan tugas yang tidak jelas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah jalur khusus pedestrian. Secara kelembagaan, tidak jelas dinas mana yang mengurusi fasilitas pejalan kaki apakah Dinas Pertamanan, Bina Marga, atau Dinas Perhubungan.

Tidak hanya itu, pedestrian yang dibangun di Jakarta juga tidak jelas interkoneksinya. "Mau kemana-mana hanya sepenggal-sepenggal. Apakah jalannya sudah terencana tidak? Putus-putus," kata Yayat.

Meski ada jalan yang disediakan para pejalan kaki, namun para pejalan kaki harus berhadapan dengan para pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang trotoar atau pedestrian.

"Punya musuh bebuyutan yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak punya izin tapi dipelihara," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%