Jumat, 27/01/2012 07:14 WIB

Ke Mana Hak Para Pejalan Kaki di Jakarta?

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Jalur pejalan kaki di Jakarta kerap mendapatkan sikap diskriminatif. Jalur-jalurnya kerap dimasuki oleh kendaraan bermotor atau tertutup oleh para pedagang kaki lima. Lalu kemana hak pejalan kaki di Jakarta?

Jalur khusus pedestrian alias trotoar yang direncanakan di Jakarta tidak kunjung usai atau bahkan tidak jelas interkoneksinya.

"Sudah nasibnya para pejalan kaki yang menjadi korban," ujar pengamat Tata Kota dan Transportasi Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/1/2012).

Hal itu dimulai dengan tugas yang tidak jelas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah jalur khusus pedestrian. Secara kelembagaan, tidak jelas dinas mana yang mengurusi fasilitas pejalan kaki apakah Dinas Pertamanan, Bina Marga, atau Dinas Perhubungan.

Tidak hanya itu, pedestrian yang dibangun di Jakarta juga tidak jelas interkoneksinya. "Mau kemana-mana hanya sepenggal-sepenggal. Apakah jalannya sudah terencana tidak? Putus-putus," kata Yayat.

Meski ada jalan yang disediakan para pejalan kaki, namun para pejalan kaki harus berhadapan dengan para pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang trotoar atau pedestrian.

"Punya musuh bebuyutan yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak punya izin tapi dipelihara," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%