Pembatasan BBM Bersubsidi: Demi Kepentingan Asing

Jakarta Nampaknya diawal tahun 2012 rakyat akan segera mendapat kado pahit dari pemerintah. Pemerintah akan segera memberlakukan pembatasan BBM besubsidi mulai 1 april mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam UU No. 22 tahun 2011 mengenai APBN 2012 yang mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM (lihat,Antara,12/01). Pemerintah berdalih bahwa subsidi akan membebani APBN.

Karena realisi konsumsi bersubsidi tahun 2011 membengkak sehingga anggaran subsidi BBM juga membengkak dari Rp 129,7 triliun menjadi Rp. 160 triliun. Namun, jelas yang membebani APBN bukanlah karena BBM bersubsidi melainkan pembayaran utang dan bunganya serta penggunaan APBN yang boros.

Ada beberapa sebab yang mengindikasikan penggunaan APBN yang boros. Pertama, banyak anggaran yang dikeluarkan seperti untuk kunjungan dan studi banding namun nyatanya hanya bernuansa plesiran saja.

Kedua, adanya kenaikan anggaran untuk gaji pegawai yang hingga Rp.32,9 triliun dibandingkan tahun lalu. Namun, dengan kenaikan kaji tersebut tidaklah diimbangi dengan peningkatan kinerja PNS.

Ketiga,adanya penambahan pejabat tinggi seperti wakil menteri dan lainnya. Jelas dengan adanya penambahan pejabat, maka akan bertambah pula dana yang dikeluarkan untuk tunjangan, rumah dan mobil dinas, gaji dan lain sebagainya.

Keempat adanya pemborosan dana dalam penggunaan APBN. Hal itu terlihat ketidakse imbangan dalam penggunaan APBN pada bulan September sekitar 26,9%, namun di akhir tahun realisasinya mendekati 90%.

Selain itu pula, pembatasan subsidi BBM harus dilakukan sebab adanya ketidak tepat sasaran dalam penggunaan subsidi BBM tersebut. Dikhawatirkan bahwa subsidi tersebut kebanyakan dipakai untuk orang-orang kaya.

Namun, hal tersebut jelaslah bukan suatu kebenaran. Karena menurut data susenas 2010 dikatakan bahwa 65 % BBM dipakai untuk kalangan miskin, 27% golongan menengah, 6% golongan menengah atas dan hanya 2% saja yang dinikmati kalangan kaya.

Melihat itu semua, jelaslah bahwa akan ada pihak yang diuntungkan. Siapa lagi kalau bukan pihak asing dan swasta. Sebab, ketika pembatasan BBM bersubsidi dilaksanakan maka akan menjadi jalan bagi pihak asing dan swasta untuk andil dalam berjualan bahan bakar.

Kebijakan pembatasan subsidi BBM merupakan tindakan yang zalim dan akan menambah berat beban rakyat yang pasti akan menambah panjang daftar kalangan miskin di negeri ini.

Semua itu terjadi karena atas penerapan system yang salah. Dengan kapitalisme selamanya akan memihak pihak swasta dan asing bukanlah rakyat. Berbeda dengan system islam yang akan menyelamatkan rakyat dari keterpurukan.

Menurut pandangan islam, BBM tidaklah patut dikuasai swasta apalagi pihak asing. Sebab “kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api”(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Negaralah yang harus mengelola dan memberikan hasilnya kepada rakyat. Bukan dimiliki oleh pihak swasta. Saatnya kita berpindah pada sebuah sistem yang lahir dari sang pencipta alam semesta yang akan mensejahterakan seluruh umat manusia di bawah naungan khilafah.

*Penulis adalah Mahasiswi Universitas Padjajaran


Melda Iskawati
mi_meldha@yahoo.co.id
Jatinangor,sumedang
085310525926

(wwn/wwn)