detikcom
Rabu, 25/01/2012 15:40 WIB

Polisi Buru Pelaku Kerusuhan dan Pembakaran Rumah di Lampung

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Proses hukum dalam kejadian kerusuhan dan pembakaran rumah di Lampung terus dilakukan oleh polisi. Bekerja sama dengan Pemda, polisi sedang menyelidiki penyebab tindakan anarkis tersebut.

"Justru itulah sekarang sedang kita selidiki. Kita dalami. Kita libatkan pemerintah daerah, apa masalahnya. Tentunya penyelidikan jalan terus.," tutur Kapolri Jenderal Timor Pradopo di Istana Negara, Jl Medan Merdeka utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2012).

Saat disinggung soal rencana penambahan pasukan, Timur mengatakan sifatnya situasional. Saat ini kondisi di lokasi kerusuhan.

"Disesuaikan dengan dinamika. Kalau sekarang kapolda kan sudah menyatakan kondusif," jelasnya.

Timur meminta jangan mengait-kaitkan kerusuhan itu dengan konflik horizontal. Masih butuh waktu proses untuk mengevaluasi kejadian ini.

Pada hari Selasa (24/1) terjadi peristiwa pembakaran yang diduga masih buntut dari peristiwa bentrok di hari Minggu. Peristiwa terjadi pada pukul 11.00-14.00 WIB menyebabkan 48 rumah terbakar, 27 rumah rusak berat, 8 motor terbakar, 4 traktor terbakar,dan 6 rumah rusak ringan. Selain itu 4 orang luka-luka, masing-masing dua dari dari warga Desa Kota Dalam dan Desa Napal.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%