Detik.com News
Detik.com

Senin, 23/01/2012 10:01 WIB

Catatan Agus Pambagio

Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?
Jakarta -

Musim penghujan sudah datang sejak Oktober 2011 di seluruh Indonesia dan sudah menelan beberapa korban akibat banjir. Hujan selain memberikan berkah air berlimpah, tetapi karena ulah manusia juga, hujan menyebabkan banjir yang merusak insfrastruktur, tanaman, ternak dan bahkan memakan korban manusia.



Sebagai contoh, sawah-sawah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo sudah puso karena kebanjiran, beberapa jalan protokol di wilayah DKI Jakarta, seperti sepanjang Jl. Gatot Subroto, Jl. Jenderal Sudirman jalur lambat, Jl. TB Simatupang depan Citos, Jl. Fatmawati dan sebagainya rusak/berlubang dan sudah memakan korban luka dan meninggal pengendara motor.



Sampai tulisan ini dimuat, jalanan masih berlobang dan rusak. Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Di Indonesia pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi. Jadi kualitas aspalnya buruk dan kadang tidak ada saluran airnya. Sehingga sudah dapat dipastikan jalan-jalan di Indonesia akan cepat hancur kala musim hujan datang.



Jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya di Indonesia persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemda setempat namun ada juga yang harus Pemerintah Pusat. Sangat membingungkan publik.



Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelenggara Jalan



Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 / KPTS / M / 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.



Berdasarkan Kepmen PU tersebut, jalan-jalan Nasional di wilayah DKI Jakarta yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, adalah sebagai berikut: Jl. Akses Cengkareng, Jl. Lingkar Barat, Jl. Pejompongan-Kebayoran Lama, Jl. Arteri Kebayoran Lama, Jl. Metro Pondok Indah, Jl. Pasar Jumat, Jl. Ciputat Raya, Jl. Kartini, Jl. TB Simatupang, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Raya Bogor, Jl. Cakung-Cilincing, dan Jl. Akses Marunda.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Jumat, 06/03/2015 11:25 WIB
    Hakim Sarpin Rizaldi: Saya Sudah Marah Ini
    Hakim Sarpin Rizaldi: Saya Sudah Marah Ini Sarpin Rizaldi, hakim yang menyidangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, muak terhadap Komisi Yudisial (KY). Ia tidak mau memenuhi panggilan KY.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%