detikcom

Senin, 23/01/2012 10:01 WIB

Catatan Agus Pambagio

Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta -

Musim penghujan sudah datang sejak Oktober 2011 di seluruh Indonesia dan sudah menelan beberapa korban akibat banjir. Hujan selain memberikan berkah air berlimpah, tetapi karena ulah manusia juga, hujan menyebabkan banjir yang merusak insfrastruktur, tanaman, ternak dan bahkan memakan korban manusia.



Sebagai contoh, sawah-sawah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo sudah puso karena kebanjiran, beberapa jalan protokol di wilayah DKI Jakarta, seperti sepanjang Jl. Gatot Subroto, Jl. Jenderal Sudirman jalur lambat, Jl. TB Simatupang depan Citos, Jl. Fatmawati dan sebagainya rusak/berlubang dan sudah memakan korban luka dan meninggal pengendara motor.



Sampai tulisan ini dimuat, jalanan masih berlobang dan rusak. Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Di Indonesia pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi. Jadi kualitas aspalnya buruk dan kadang tidak ada saluran airnya. Sehingga sudah dapat dipastikan jalan-jalan di Indonesia akan cepat hancur kala musim hujan datang.



Jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya di Indonesia persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemda setempat namun ada juga yang harus Pemerintah Pusat. Sangat membingungkan publik.



Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelenggara Jalan



Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 / KPTS / M / 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.



Berdasarkan Kepmen PU tersebut, jalan-jalan Nasional di wilayah DKI Jakarta yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, adalah sebagai berikut: Jl. Akses Cengkareng, Jl. Lingkar Barat, Jl. Pejompongan-Kebayoran Lama, Jl. Arteri Kebayoran Lama, Jl. Metro Pondok Indah, Jl. Pasar Jum’at, Jl. Ciputat Raya, Jl. Kartini, Jl. TB Simatupang, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Raya Bogor, Jl. Cakung-Cilincing, dan Jl. Akses Marunda.Next

Halaman 1 2 3

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%