detikcom
Senin, 23/01/2012 10:01 WIB

Catatan Agus Pambagio

Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta -

Musim penghujan sudah datang sejak Oktober 2011 di seluruh Indonesia dan sudah menelan beberapa korban akibat banjir. Hujan selain memberikan berkah air berlimpah, tetapi karena ulah manusia juga, hujan menyebabkan banjir yang merusak insfrastruktur, tanaman, ternak dan bahkan memakan korban manusia.



Sebagai contoh, sawah-sawah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo sudah puso karena kebanjiran, beberapa jalan protokol di wilayah DKI Jakarta, seperti sepanjang Jl. Gatot Subroto, Jl. Jenderal Sudirman jalur lambat, Jl. TB Simatupang depan Citos, Jl. Fatmawati dan sebagainya rusak/berlubang dan sudah memakan korban luka dan meninggal pengendara motor.



Sampai tulisan ini dimuat, jalanan masih berlobang dan rusak. Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Di Indonesia pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi. Jadi kualitas aspalnya buruk dan kadang tidak ada saluran airnya. Sehingga sudah dapat dipastikan jalan-jalan di Indonesia akan cepat hancur kala musim hujan datang.



Jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya di Indonesia persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemda setempat namun ada juga yang harus Pemerintah Pusat. Sangat membingungkan publik.



Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelenggara Jalan



Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 / KPTS / M / 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.



Berdasarkan Kepmen PU tersebut, jalan-jalan Nasional di wilayah DKI Jakarta yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, adalah sebagai berikut: Jl. Akses Cengkareng, Jl. Lingkar Barat, Jl. Pejompongan-Kebayoran Lama, Jl. Arteri Kebayoran Lama, Jl. Metro Pondok Indah, Jl. Pasar Jum’at, Jl. Ciputat Raya, Jl. Kartini, Jl. TB Simatupang, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Raya Bogor, Jl. Cakung-Cilincing, dan Jl. Akses Marunda.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%