detikcom
Senin, 23/01/2012 04:02 WIB

Bentrok PP VS FBR, Polisi Amankan 11 Orang

Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Polisi mengamankan 11 orang dalam bentrokan antara PP dan FBR di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangsel pada Minggu malam kemarin. Mereka dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

"Di lokasi, polisi mengamankan 11 orang dari kelompok PP dan barang bukti kayu balok. 11 Orang itu digiring ke Mapolres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ujar Kasubdit Resmob/Tahbang Polda Metro Jaya, AKBP Herry Heryawanyang saat dihubungi detikcom, Senin (23/1/2012).

Tim gabungan dari Polsek Pamulang, Polres Jaksel sampai Polda Metro Jaya hars turun tangan melerai tawuran. Pemicu saling serang antar dua kelompok ini masih diselidiki.

"Massa sudah berhasil dibubarkan," kata Herry.

Dalam bentrokan itu dua orang yaitu Sodikin dan Doni Wismoyo Wibowo dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok. Namun belum diketahui dari kelompok mana dua orang tersebut.

Awalnya kedua kelompok sempat bentrok di depan Pasar Cimanggis, Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangsel pada Minggu siang kemarin, kemudian pada Minggu malam dari PP sebanyak 200 orang menggunakan kendaraan roda dua melakukan konvoi keliling sehingga terjadi bentrok susulan.

Saat ini polisi masih berjaga di lkasi kejadian untuk menghindari terjadinya bentrok susulan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(did/did)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%