Jumat, 20/01/2012 14:35 WIB

LPSK Siap Lindungi Anggota DPRD Pelapor Kasus Korupsi Seluma

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan perlindungan dari 10 anggota DPRD Kabupaten Seluma, Bengkulu. Para anggota dewan itu melapor setelah menerima ancaman terkait kasus suap yang dilakukan Bupati Seluma, Murman Effendi.

"Seluma ini baru koordinasi. Masih sebatas pendampingan, karena di sana (Seluma) maximum security kan sama Polda Bengkulu atas permintaan KPK," ujar anggota LPSK, Lili Pantauli kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (20/1/2012).

LPSK, lanjut Lili, belum berencana menempatkan kesepuluh anggota DPRD Seluma ke safe house. Sejauh ini, para whistle blower kasus Murman itu hanya diberikan pengawalan saja.

Menurut Lili, pihak yang mengancam kesepuluh legislator Seluma belum teridentifikasi. Ia juga tidak bisa memastikan apakah pihak peneror berasal dari kubu Murman Effendi yang kini telah berstatus sebagai terdakwa.

"Tadi nggak disebut (pihak pengancam). Itu kan soal kekeluargaan kita nggak sampai nanya soal nama," pungkas Lili.

Dalam kasus ini, Bupati Seluma, Murman Effendi didakwa memberi suap berupa cek kepada 27 anggota DPRD Seluma pada Maret hingga April 2011 oleh jaksa KPK. Suap diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Seluma tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai dengan APBD tahun jamak.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%