detikcom
Kamis, 19/01/2012 15:15 WIB

Terjadi Sweeping Karyawan untuk Ikut Demo di Kawasan EJIP Cikarang

Nala Edwin - detikNews
Foto Ardi Suryadi (pembaca)
Jakarta - Demo ribuan buruh di kawasan industri EJIP Cikarang, Kabupaten Bekasi, masih terus berlangsung. Sempat terjadi sweeping dari para demonstran ke pabrik-pabrik di kawasan industri itu untuk meminta agar para buruh ikut demonstrasi.

"Sempat terjadi sweeping ke pabrik-pabrik untuk meminta agar para buruh ikut demo," kata Ahmad Rifqi, salah seorang pekerja di kawasan industri Cikarang melalui Info Anda detikcom, Kamis (19/1/2012) pukul 15.05 WIB.

Ahmad mengatakan, meski ada sweeping tapi tidak ada keributan di kawasan tersbut. Hingga kini para buruh masih memadati kawasan industri Cikarang. "Semua ikut demo, jadi kawasan industri lumpuh total," katanya.

Informasi yang sama diungkapkan Veno. Menurutnya banyak pabrik yang disweeping dan pegawainya diminta ikut berdemo. "Kalau tidak mau, ikut dirusak pabriknya," katanya melalui Info Anda detikcom.

Menurut motor demo "Buruh Bekasi Bergerak", pada hari Minggu, 15 Januari 2012 telah berlangsung musyawarah bersama antara DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab Bekasi dengan Serikat Pekerja (SPSI, FSPMI, GSPMII, SPN, FSBDSI) di Hotel Grand Sahid dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yaitu:

DPK Apindo Kab Bekasi mencabut gugatannya nomor 128/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 20 Desember 2011 di PTUN Bandung pada hari kamis tanggal 19 Januari 2012 dan SP/SB sepakat untuk membatalkan rencana aksi demonstrasi tanggal 16 s/d 19 Januari 2012 dengan mencabut surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polresta Bekasi. Namun hari ini, ternyata Apindo tidak mencabut gugatannya ke PTUN Bandung sehingga buruh bergerak.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%