detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 23:04 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 19/01/2012 11:16 WIB

Internasionalisasi Pendidikan=Penjajahan Pendidikan?

Andi Iqbal Burhanuddin - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Akankah dengan masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) maka dunia pendidikan kita akan mengalami nasib seperti bangkrutnya perusahaan lokal karena tidak mampu bersaing dengan produk China yang secara bebas membanjiri pasar lokal kita?

Pro dan kontra sehubungan dengan rencana internasionalisasi pendidikan tinggi (higher education) yang membuka pintu dan peluang kerjasama pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia sebagai wujud penyejajaran perguruan tinggi dalam pergaulan internasional telah ramai diperbincangkan di media dan di forum komunikasi pendidikan lainnya.

Seperti yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), Pasal 32 RUU PT tersebut menyatakan bahwa Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui; penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional; Kerja sama internasional antara lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Indonesia dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain; dan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

Pada dasarnya, pasal ini lahir dengan harapan, yaitu pembentukan masyarakat intelektual yang mandiri; pembukaan wawasan pada mahasiswa sebagai bagian dari masyara kat internasional dan pemajuan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Kontroversi dan ketakutan yang berlebihan seputar pemberlakuan RUU PT tersebut pun muncul karena banyak kalangan menilai RUU PT terlihat menyerupai UU BHP dan cenderung meliberalisasi pendidikan tinggi, dan tanpa disadari program ini kemudian akan berubah menjadi komoditas bisnis.

Bahkan, internasionalisasi pendidikan tinggi dalam sebuah pertemuan oleh mantan Wamendiknas, Fasli Jalal diibaratkannya pisau bermata dua yaitu dipandang sebagai kebijakan UNESCO adalah positif dan menjadi pendorong bagi tiap perguruan tinggi kita untuk bisa bersaing dalam kancah persaingan global dan bermanfaat besar bagi ilmu pengetahuan, pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga dapat melukai anak-anak bangsa.

Dan berbagai pihak termasuk Komnas Pendidikan pun menilai dari sisi lain, akan semakin menjauhkan akses pendidikan tinggi dari rakyat menengah ke bawah dan akan menimbulkan ancaman bagi eksistensi kekayaan budaya Nasional, Indonesia justru akan kehilangan keunikan pelajaran mengenai buday a Indonesia dan mahasiswa asing pun tidak dapat mempelajari keaslian Indonesia.Next

Halaman 1 2 3

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(wwn/wwn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .


Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Opini Terbaru Indeks Opini ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close