Detik.com News
Detik.com
Kamis, 19/01/2012 11:16 WIB

Internasionalisasi Pendidikan=Penjajahan Pendidikan?

Andi Iqbal Burhanuddin - detikNews
Halaman 1 dari 3
Internasionalisasi Pendidikan=Penjajahan Pendidikan?
Jakarta - Akankah dengan masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) maka dunia pendidikan kita akan mengalami nasib seperti bangkrutnya perusahaan lokal karena tidak mampu bersaing dengan produk China yang secara bebas membanjiri pasar lokal kita?

Pro dan kontra sehubungan dengan rencana internasionalisasi pendidikan tinggi (higher education) yang membuka pintu dan peluang kerjasama pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia sebagai wujud penyejajaran perguruan tinggi dalam pergaulan internasional telah ramai diperbincangkan di media dan di forum komunikasi pendidikan lainnya.

Seperti yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), Pasal 32 RUU PT tersebut menyatakan bahwa Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui; penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional; Kerja sama internasional antara lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Indonesia dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain; dan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

Pada dasarnya, pasal ini lahir dengan harapan, yaitu pembentukan masyarakat intelektual yang mandiri; pembukaan wawasan pada mahasiswa sebagai bagian dari masyara kat internasional dan pemajuan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Kontroversi dan ketakutan yang berlebihan seputar pemberlakuan RUU PT tersebut pun muncul karena banyak kalangan menilai RUU PT terlihat menyerupai UU BHP dan cenderung meliberalisasi pendidikan tinggi, dan tanpa disadari program ini kemudian akan berubah menjadi komoditas bisnis.

Bahkan, internasionalisasi pendidikan tinggi dalam sebuah pertemuan oleh mantan Wamendiknas, Fasli Jalal diibaratkannya pisau bermata dua yaitu dipandang sebagai kebijakan UNESCO adalah positif dan menjadi pendorong bagi tiap perguruan tinggi kita untuk bisa bersaing dalam kancah persaingan global dan bermanfaat besar bagi ilmu pengetahuan, pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga dapat melukai anak-anak bangsa.

Dan berbagai pihak termasuk Komnas Pendidikan pun menilai dari sisi lain, akan semakin menjauhkan akses pendidikan tinggi dari rakyat menengah ke bawah dan akan menimbulkan ancaman bagi eksistensi kekayaan budaya Nasional, Indonesia justru akan kehilangan keunikan pelajaran mengenai buday a Indonesia dan mahasiswa asing pun tidak dapat mempelajari keaslian Indonesia.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Opini Terbaru Indeks Opini ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%