detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 09:06 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Rabu, 18/01/2012 13:59 WIB

Pencabutan Perda Miras: Melanggengkan Kemaksiatan

Tri Sugiarti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri menjadi hal yang sangat mengagetkan masyarakat, padahal Perda Miras di buat untuk melarang peredaran miras di daerah masing-masing supaya terjaminnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Setidaknya ada Sembilan Perda Miras yang diminta untuk dicabut oleh Kemendagri karena tidak sesuai dengan Keppres No. 3 Tahun 1997.

Diantaranya, Perda Kota Tangerang No.7/2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Kota Bandung No. 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; dan Perda Kabupaten Indramayu No.15/2006 tentang larangan Minuman Beralkohol.

Sontak penolakan pun terjadi dimana-mana, dari berbagai pihak dan penolakan keras dari Pemda yang telah mengeluarkan perda miras.

Kenapa Keppres No. 3 Tahun 1997 yang harus dipertahankan? Jelas Kepres ini akan dipertahankan oleh pemerintah karena: Pertama, peraturan ini kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan daerah yang secara langsung diputuskan oleh presiden maka perda tidak boleh menyalahi keppres.

Kedua, sistem yang digunakan adalah sistem kapitalisme, maka tentu saja pemerintah berpihak kepada pemilik modal. Keterlibatan para pengusaha di balik pencabutan perda yang menyulitkan mereka dalam produksi barang haram ini sudah menyeruak.

Saat ini sudah lama para pengusaha miras mengeluhkan kesulitan memasarkan produk mereka karena adanya perda pelarangan miras dan menambah jumlah produksi miras akibat pembatasan produksi. Padahal Indonesia merupakan lahan pasar miras potensial.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(wwn/wwn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .


Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Opini Terbaru Indeks Opini ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%