detikcom

Rabu, 18/01/2012 13:25 WIB

MUI Minta Perda Miras Dipertahankan

Mohamad Rizki Maulana - detikNews
Ribuan botol Miras dimusnahkan (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Perda Miras di tiap daerah dipertahankan. MUI meminta Mendagri untuk mengevaluasi Kepres No 3 Tahun 1997 tersebut. Dan meminta agar pemerintah membuat undang-undang tentang Miras.

"Karena Kepres itu masih bias, kita minta yang lebih mengikat yaitu undang-undang," kata Koordinator Harian MUI, Ma'ruf Amin, di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurut Ma'ruf, pihak MUI dan ormas-ormas Islam sepakat bahwa Perda Miras sebaiknya dipertahankan. Menurutnya, Perda Miras merupakan aspirasi masyarakat yang telah dibuat secara demokratis dan kostitusional.

"Perda Miras juga tidak hanya dibuat di daerah mayoritas muslim, tapi juga di daerah minoritas muslim, seperti di Manokwari dan lainnya. Perda Miras ternyata memberikan kebaikan," tegasnya.

MUI menyayangkan sikap Kemendagri yang dianggap sebagai instruksi penghentian Perda itu, padahal Mendagri membantah, yang dilakukan pihaknya ialah sebatas evaluasi.

"Kalau dilihat di dalam klarifikasi itu isinya pertama itu supaya menghentikan pelaksanaan Perda yang dimaksud. Dan kedua menguslkan agar proses pencabutan kepada DPRD. Jadi ada upaya pengehentian dan pencabutan," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%