Detik.com News
Detik.com
Rabu, 18/01/2012 13:25 WIB

MUI Minta Perda Miras Dipertahankan

Mohamad Rizki Maulana - detikNews
MUI Minta Perda Miras Dipertahankan Ribuan botol Miras dimusnahkan (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Perda Miras di tiap daerah dipertahankan. MUI meminta Mendagri untuk mengevaluasi Kepres No 3 Tahun 1997 tersebut. Dan meminta agar pemerintah membuat undang-undang tentang Miras.

"Karena Kepres itu masih bias, kita minta yang lebih mengikat yaitu undang-undang," kata Koordinator Harian MUI, Ma'ruf Amin, di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurut Ma'ruf, pihak MUI dan ormas-ormas Islam sepakat bahwa Perda Miras sebaiknya dipertahankan. Menurutnya, Perda Miras merupakan aspirasi masyarakat yang telah dibuat secara demokratis dan kostitusional.

"Perda Miras juga tidak hanya dibuat di daerah mayoritas muslim, tapi juga di daerah minoritas muslim, seperti di Manokwari dan lainnya. Perda Miras ternyata memberikan kebaikan," tegasnya.

MUI menyayangkan sikap Kemendagri yang dianggap sebagai instruksi penghentian Perda itu, padahal Mendagri membantah, yang dilakukan pihaknya ialah sebatas evaluasi.

"Kalau dilihat di dalam klarifikasi itu isinya pertama itu supaya menghentikan pelaksanaan Perda yang dimaksud. Dan kedua menguslkan agar proses pencabutan kepada DPRD. Jadi ada upaya pengehentian dan pencabutan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%