detikcom
Selasa, 17/01/2012 14:30 WIB

Mahasiswa UVRI Makassar Bentrok

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Tawuran antar mahasiswa terjadi di kampus I Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Belum dilaporkan adanya korban dalam tawuran tersebut.

Tawuran ini bermula saat sekelompok mahasiswa berjaket almamater kuning yang berasal dari kampus III UVRI di Jalan WR Supratman, Makassar, Selasa (17/1/2012) datang menyerang kampus I di Jl Bawakaraeng. Beberapa pelaku penyerang yang menggunakan seragam loreng organisasi pemuda bahkan mengeluarkan sangkur untuk mengancam mahasiswa UVRI.

Saat massa penyerang melempari gedung-gedung perkantoran Kampus I UVRI, puluhan mahasiswa yang berada di kampus I tidak tinggal diam. Mereka membalas serangan dan berhasil memukul mundur massa penyerang.

Tawuran ini dipicu sengketa kepemilikan dan pengelolaan kampus UVRI antara Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) pimpinan Andi Oddang Makka dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) diketuai Drs A Waris Nur Tinri. Pihak YPTKD sudah dua kali memenangkan perkara di Pengadilan Tinggi Sulsel dan Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2011 lalu.

Ketua BEM Sospol UVRI, Agus Hasan yang ditemui detikcom di kampusnya, menyebutkan massa penyerang berasal dari kampus III UVRI yang baru saja berdemonstrasi di kantor Kopertis wilayah IX, di Jalan Bung, Makassar. Pihaknya mengaku sudah melaporkan aksi penyerangan di kampusnya pada Polsek Makassar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mna/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%