detikcom

Senin, 16/01/2012 20:08 WIB

Hifdzil Alim: KPK Harus Bisa Ungkap Kasus Nazaruddin Sebelum 2014

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - 2014 mendatang, perhelatan akbar 5 tahunan akan digelar di negeri ini. Menjelang pemilu, situasi politik biasanya memanas. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa 'mengerem' memanasnya situasi politik ini, salah satunya dengan menyelesaikan kasus Nazaruddin sebelum 2014.

"Kalau kasus nggak selesai dan masuk 2014, jadi komoditas politik. Yang didapatkan bukan penyelesaian kasus secara hukum tapi perang politik. Susah bagi kita untuk memimpikan negara ini bebas korupsi. Penting bagi KPK untuk menyelesaikannya sebelum 2014," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Hifdzil, Senin (16/1/2012):

Mindo Rosalina mengaku diancam akan dibunuh sebelumnya, dan saat menjadi saksi di sidang Nazaruddin hari ini dia telah buka-bukaan informasi yang diketahuinya. Menurut Anda dia layak jadi justice collaborator?

Definisi justice collaborator dan whistle blower itu masih jadi perdebatan. Ketika ada orang kemudian membantu penyelesaian perkara, seharusnya memang diberikan keringanan. Jadi apakah itu dipertimbangkan dalam persidangan untuk mengurangi hukumannya. Namun apapun, ini harus dilindungi.

Kalau yang dilami Rosa atau kasus lain dialami Nunun yang juga diancam dibunuh, perlindungan memang harus diberikan. Namun sebaliknya mereka juga harus all out membantu penegak hukum untuk ungkap aktor intelektual. Siapa yang melakukan apa? Bagaimana terjadi? Siapa yang menerima? Ini pun harus diungkapkan.

Kita inginkan Rosa mau kerja sama. Dari pihak Nazaruddin sendiri pernah melontarkan pernyataan agak plin plan. Dulu pada awal dia ditangkap, katanya dia mau bongkar, ternyata dia mencoba negosiasi dengan mengirim surat cinta pada SBY.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%