Hifdzil Alim: KPK Harus Bisa Ungkap Kasus Nazaruddin Sebelum 2014

Jakarta - 2014 mendatang, perhelatan akbar 5 tahunan akan digelar di negeri ini. Menjelang pemilu, situasi politik biasanya memanas. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa 'mengerem' memanasnya situasi politik ini, salah satunya dengan menyelesaikan kasus Nazaruddin sebelum 2014.

"Kalau kasus nggak selesai dan masuk 2014, jadi komoditas politik. Yang didapatkan bukan penyelesaian kasus secara hukum tapi perang politik. Susah bagi kita untuk memimpikan negara ini bebas korupsi. Penting bagi KPK untuk menyelesaikannya sebelum 2014," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Hifdzil, Senin (16/1/2012):

Mindo Rosalina mengaku diancam akan dibunuh sebelumnya, dan saat menjadi saksi di sidang Nazaruddin hari ini dia telah buka-bukaan informasi yang diketahuinya. Menurut Anda dia layak jadi justice collaborator?

Definisi justice collaborator dan whistle blower itu masih jadi perdebatan. Ketika ada orang kemudian membantu penyelesaian perkara, seharusnya memang diberikan keringanan. Jadi apakah itu dipertimbangkan dalam persidangan untuk mengurangi hukumannya. Namun apapun, ini harus dilindungi.

Kalau yang dilami Rosa atau kasus lain dialami Nunun yang juga diancam dibunuh, perlindungan memang harus diberikan. Namun sebaliknya mereka juga harus all out membantu penegak hukum untuk ungkap aktor intelektual. Siapa yang melakukan apa? Bagaimana terjadi? Siapa yang menerima? Ini pun harus diungkapkan.

Kita inginkan Rosa mau kerja sama. Dari pihak Nazaruddin sendiri pernah melontarkan pernyataan agak plin plan. Dulu pada awal dia ditangkap, katanya dia mau bongkar, ternyata dia mencoba negosiasi dengan mengirim surat cinta pada SBY.

Dalam kasus Rosa, kalau Rosa nggak mau kerja sama, maka dia terjepit. Dia keluar juga bisa jadi nyawa melayang, sedangkan kalau di dalam dia akan meringkuk sendiri. Sebab kabarnya yang menikmati bukan dia sendiri. Lebih baik untung sekali daripada rugi dua kali. Kerja sama dengan penegak hukum, saya kira masih yang terbaik.

Jika jadi justice collaborator apa keuntungan Rosa?

Soal ini kan masih dalam pembahasan. Kalau ada orang diancam, yang sebelumnya dia bersaksi untuk kasus korupsi, memang wajib bagi KPK untuk melindungi. Bahwa orang ini mau kerja sama dan memudahkan pemeriksaan bisa dipertimbangkan, apakah nantinya dia jadi justice collaborator atau whistle blower. Orang seperi ini wajib dapat keringanan.

Apa bentuknya?

Bisa dipertimbangkan vonisnya. Boleh jadi diberikan remisi. Kalau benar-benar membantu bisa seperti Agus Condro yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang harus digarisbawahi KPK adalah mengajak Mindo kerja sama untuk tahu siapa yang terlibat, apa motif dan berapa bagian yang diterima.

Dia mengaku Grup Permai pada Mei 2010 memberikan Rp 500 juta untuk tim sukses pemenangan Andi Mallarangeng di Bandung. Ini kan keterangan di pengadilan. KPK bisa langsung turun tangan memeriksa ini?

Seharusnya begitu. Itu kesaksian sah, di depan sidang. Kalau dikatakan mengalir ke Andi harus diperiksa kebenaran itu. Andi dipanggil.

Di dalam sidang juga sempat disebut AU. Ketika ditanya AU itu siapa, disebut Anas urbaningrum. Ini juga harus diperiksa, jangan lama-lama. Nama-nama itu tidak boleh lepas begitu saja. Kalau ini suap, maka pihak yang terima manfaat suap juga harus diproses. Kalau tidak dikembangkan ke sana ya tidak akan kena.

Ini bagian korupsi politik. Kalau mencuat ada sejumlah nama, apalagi dalam sidang, jangan dibiarkan berlama-lama. Janggal sekali kalau dibiarkan tidak ditindaklanjuti.

Setelah diperiksa bahwa dalam konteks apel malang memang terkandung sesuatu yang mengarah ke suap kan bisa dilihat. Atau apakah apel malang ini benar-benar mau beli apel, juga nanti akan ketahuan. Kalau tidak ditindaklanjuti publik akan bertanya-tanya. Ketika kasus ini hanya berhenti di beberapa orang saja, padahal sepertinya ada orang lainnya, bisa jadi dosa pemberantasan korupsi.

Apa akibatnya jika KPK tidak cekatan?

Kalau kasus nggak selesai dan masuk 2014, jadi komoditas politik. Yang didapatkan bukan penyelesaian kasus secara hukum, tapi perang politik. Susah bagi kita untuk memimpikan negara ini bebas korupsi. Penting bagi KPK untuk menyelesaikannya sebelum 2014.

Kalau dibiarkan, ini kan berkaitan sama parpol juga, bisa buat inspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jangan nggak enak-nggak enakan. Kalau lambat dan malah dibiarkan jadi malapetaka nantinya.

Untuk kasus ini Anda lihat KPK sudah bekerja cepat belum untuk mengungkap semua sampai ke akar-akarnya?

Kalau melihat KPK baru, dihitung dari pertengahan Desember yakni 18 Desember, kalau sekarang sudah 16 Januari dan belum ada satu pun yang jadi tersangka pasca Nazar, ini lambat. Kalau ada 10 orang yang disebut, maka harus diperiksa dan kalau memang harus jadi tersangka ya dijadikan tersangka. KPK harus diingatkan kerja lebih cepat lagi.

(vit/nwk)