detikcom

Senin, 16/01/2012 11:47 WIB

Sengketa Lahan, Warga Dayak Curhat ke DPR

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sejumlah warga Dayak Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mengadu ke Komisi III DPR menyusul kasus sengketa lahan. Sedikitnya 2 warga tewas dan 2 warga dilaporkan hilang.

"Mereka menyerobot lahan adat, ada kuburan di gusur juga," kata seorang warga, Ananta, usai mengadu ke Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Ananta mengatakan ada 12 warga yang ditahan di Polres Suriyan karena melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya.

"Ada juga anggota DPRD yang saat ini diburu polisi dengan alasan provokator," ujarnya.

Perebutan lahan tersebut dimulai sejak tahun 2003. Ada 58 perusahaan yang menyerobot tanah seluas 700.000 hektar milik warga.

Sementara perwakilan warga lainnya Saurip Kadi mengatakan, masalah ini berawal karena adanya Peraturan Menteri Perhutanan No. 47/Menhut/2/2010 tentang panitia rapat batas kawasan hutan, justru dilanggar sendiri.

"Dalam prakteknya ketika di dalam kawasan tersebut ditemukan adanya pemukiman atau hak-hak rakyat, mereka tidak mematuhi ketentuan yang ada. Yang terjadi konspirasi antara pengusaha dan penguasa," kata Saurip Kadi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/aan)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%