Jumat, 13/01/2012 07:25 WIB

Demo Minta Pencabutan SK Bupati Bima Digelar di 4 Titik

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Hari ini demo menuntut pencabutan SK Bupati Bima no 188 akan dilakukan serempak di empat titik. Puluhan ribu orang akan berdemo, agar Bupati Bima mencabut SK nya yang dinilai merugikan warganya.

"Hari ini akan ada empat demo serentak menolak SK Bupati Bima No 188 yang tidak pro terhadap rakyat. Kita akan gelar demo dan aksi mimbar bebas," ujar Ketua Serikat Tani Nasional NTB, Ahmad Rivai saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).

Ke empat titik tersebut yakni di Jakarta, lokasi demo akan dipusatkan di kantor Kementerian ESDM, Jl Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Titik kedua berada di kantor gubernur NTB, ketiga di Kantor Bupati Bima dan keempat di lapangan Temba Romba, Kecamatan Lambu, Bima.

"Di kantor Bupati Bima, mahasiswa akan demontrasi. Di lapangan Temba Romba 20 ribu warga akan datang dan di kantor Gubernur NTB 16 organisasi akan hadir," terangnya.

Menurut Rifai, SK Bupati Bima nomor 188 justru akan menyengsarakan warga Bima. Hal ini dikarenakan, Bima akan dijadikan tambang emas perusahaan besar yang rakyat Bima tidak bisa menikmati hasilnya.

"Makanya hari ini kita lakukan serempak aksi menuntut pencabutan SK itu. Kita juga minta tiga warga kami yang tewas diusut sampai tuntas," imbuhnya.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(her/mei)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%