Detik.com News
Detik.com
Jumat, 13/01/2012 07:25 WIB

Demo Minta Pencabutan SK Bupati Bima Digelar di 4 Titik

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Hari ini demo menuntut pencabutan SK Bupati Bima no 188 akan dilakukan serempak di empat titik. Puluhan ribu orang akan berdemo, agar Bupati Bima mencabut SK nya yang dinilai merugikan warganya.

"Hari ini akan ada empat demo serentak menolak SK Bupati Bima No 188 yang tidak pro terhadap rakyat. Kita akan gelar demo dan aksi mimbar bebas," ujar Ketua Serikat Tani Nasional NTB, Ahmad Rivai saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).

Ke empat titik tersebut yakni di Jakarta, lokasi demo akan dipusatkan di kantor Kementerian ESDM, Jl Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Titik kedua berada di kantor gubernur NTB, ketiga di Kantor Bupati Bima dan keempat di lapangan Temba Romba, Kecamatan Lambu, Bima.

"Di kantor Bupati Bima, mahasiswa akan demontrasi. Di lapangan Temba Romba 20 ribu warga akan datang dan di kantor Gubernur NTB 16 organisasi akan hadir," terangnya.

Menurut Rifai, SK Bupati Bima nomor 188 justru akan menyengsarakan warga Bima. Hal ini dikarenakan, Bima akan dijadikan tambang emas perusahaan besar yang rakyat Bima tidak bisa menikmati hasilnya.

"Makanya hari ini kita lakukan serempak aksi menuntut pencabutan SK itu. Kita juga minta tiga warga kami yang tewas diusut sampai tuntas," imbuhnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(her/mei)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%