detikcom
Jumat, 13/01/2012 07:25 WIB

Demo Minta Pencabutan SK Bupati Bima Digelar di 4 Titik

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Hari ini demo menuntut pencabutan SK Bupati Bima no 188 akan dilakukan serempak di empat titik. Puluhan ribu orang akan berdemo, agar Bupati Bima mencabut SK nya yang dinilai merugikan warganya.

"Hari ini akan ada empat demo serentak menolak SK Bupati Bima No 188 yang tidak pro terhadap rakyat. Kita akan gelar demo dan aksi mimbar bebas," ujar Ketua Serikat Tani Nasional NTB, Ahmad Rivai saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).

Ke empat titik tersebut yakni di Jakarta, lokasi demo akan dipusatkan di kantor Kementerian ESDM, Jl Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Titik kedua berada di kantor gubernur NTB, ketiga di Kantor Bupati Bima dan keempat di lapangan Temba Romba, Kecamatan Lambu, Bima.

"Di kantor Bupati Bima, mahasiswa akan demontrasi. Di lapangan Temba Romba 20 ribu warga akan datang dan di kantor Gubernur NTB 16 organisasi akan hadir," terangnya.

Menurut Rifai, SK Bupati Bima nomor 188 justru akan menyengsarakan warga Bima. Hal ini dikarenakan, Bima akan dijadikan tambang emas perusahaan besar yang rakyat Bima tidak bisa menikmati hasilnya.

"Makanya hari ini kita lakukan serempak aksi menuntut pencabutan SK itu. Kita juga minta tiga warga kami yang tewas diusut sampai tuntas," imbuhnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/mei)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%