detikcom
Jumat, 13/01/2012 07:25 WIB

Demo Minta Pencabutan SK Bupati Bima Digelar di 4 Titik

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Hari ini demo menuntut pencabutan SK Bupati Bima no 188 akan dilakukan serempak di empat titik. Puluhan ribu orang akan berdemo, agar Bupati Bima mencabut SK nya yang dinilai merugikan warganya.

"Hari ini akan ada empat demo serentak menolak SK Bupati Bima No 188 yang tidak pro terhadap rakyat. Kita akan gelar demo dan aksi mimbar bebas," ujar Ketua Serikat Tani Nasional NTB, Ahmad Rivai saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).

Ke empat titik tersebut yakni di Jakarta, lokasi demo akan dipusatkan di kantor Kementerian ESDM, Jl Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Titik kedua berada di kantor gubernur NTB, ketiga di Kantor Bupati Bima dan keempat di lapangan Temba Romba, Kecamatan Lambu, Bima.

"Di kantor Bupati Bima, mahasiswa akan demontrasi. Di lapangan Temba Romba 20 ribu warga akan datang dan di kantor Gubernur NTB 16 organisasi akan hadir," terangnya.

Menurut Rifai, SK Bupati Bima nomor 188 justru akan menyengsarakan warga Bima. Hal ini dikarenakan, Bima akan dijadikan tambang emas perusahaan besar yang rakyat Bima tidak bisa menikmati hasilnya.

"Makanya hari ini kita lakukan serempak aksi menuntut pencabutan SK itu. Kita juga minta tiga warga kami yang tewas diusut sampai tuntas," imbuhnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/mei)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
27%
Kontra
73%