detikcom
Selasa, 10/01/2012 13:01 WIB

'Garong' Rp 8,7 M, Mantan Kacab Bank BNI Tebet Dibui 5 Tahun

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tetap menghukum mantan Kepala Cabang Bank BNI Tebet, Gatot Wardoyo selama 5 tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 8,7 mililar.

"Menolak kasasi jaksa," kata ketua majelis hakim Imron Anwari dalam salinan putusan yang di rilis MA, Selasa (10/1/2012).

Perbuatan pidana tersebut bermula pada 20 September 2002, saat Gatot menawarkan Sertifikat Giro Plus (Sertiplus) dengan diskon 14,25 persen dengan fasilitas penitipan bilyet Sertiplus di safe deposite box BNI Tebet. 2 hari setelah itu, Dana Pensiun Bank Mandiri menransfer Rp 10 miliar untuk membeli Sertiplus. Setelah itu, BNI Tebet menerbitkan 10 Sertiplus atas nama Dana Pensiun Bank Mandiri yang disimpan di safe deposit box BNI Tebet.

Namun, oleh Gatot, 10 lembar Sertiplus tersebut diserahkan ke Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri. Hingga mengucur kredit Rp 8,7 miliar atas nama Yulianus.

Pada 21 November 2002, Gatot dipindahtugaskan ke kantor wilayah 10 BNI Jakarta. Hingga jatuh tempo pembayaran kredit Yulianus pada 25 Oktober 2002.

"Pada 23 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri meminta uang senilai 10 Sertiplus dicairkan. Tapi BNI tidak bisa mencairkan," tambah putusan tersebut.

Alhasil, Dana Pensiun Bank Mandiri merasa dirugikan dan melaporkana kasus ini ke polisi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Gatot diganjar 5 tahun penjara pada 14 Mei 2008. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu selama 8 tahun penjara.

Lantas jaksa pun banding. Di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim menghukum dengan hukuman sama pada 4 Agustus 2010. Saat mengajukan kasasi, MA tetapi mengganjar Gatot dengan hukuman 5 tahun penjara.

"Tidak ada alasan yang bisa menjadikan dikabulkannya kasasi," kata putusan yang dibuat oleh Hakim Agung Suwardi dan Rehngena Purba pada 20 April 2011 ini.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%