Detik.com News
Detik.com

Selasa, 10/01/2012 13:01 WIB

'Garong' Rp 8,7 M, Mantan Kacab Bank BNI Tebet Dibui 5 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Garong Rp 8,7 M, Mantan Kacab Bank BNI Tebet Dibui 5 Tahun ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tetap menghukum mantan Kepala Cabang Bank BNI Tebet, Gatot Wardoyo selama 5 tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 8,7 mililar.

"Menolak kasasi jaksa," kata ketua majelis hakim Imron Anwari dalam salinan putusan yang di rilis MA, Selasa (10/1/2012).

Perbuatan pidana tersebut bermula pada 20 September 2002, saat Gatot menawarkan Sertifikat Giro Plus (Sertiplus) dengan diskon 14,25 persen dengan fasilitas penitipan bilyet Sertiplus di safe deposite box BNI Tebet. 2 hari setelah itu, Dana Pensiun Bank Mandiri menransfer Rp 10 miliar untuk membeli Sertiplus. Setelah itu, BNI Tebet menerbitkan 10 Sertiplus atas nama Dana Pensiun Bank Mandiri yang disimpan di safe deposit box BNI Tebet.

Namun, oleh Gatot, 10 lembar Sertiplus tersebut diserahkan ke Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri. Hingga mengucur kredit Rp 8,7 miliar atas nama Yulianus.

Pada 21 November 2002, Gatot dipindahtugaskan ke kantor wilayah 10 BNI Jakarta. Hingga jatuh tempo pembayaran kredit Yulianus pada 25 Oktober 2002.

"Pada 23 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri meminta uang senilai 10 Sertiplus dicairkan. Tapi BNI tidak bisa mencairkan," tambah putusan tersebut.

Alhasil, Dana Pensiun Bank Mandiri merasa dirugikan dan melaporkana kasus ini ke polisi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Gatot diganjar 5 tahun penjara pada 14 Mei 2008. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu selama 8 tahun penjara.

Lantas jaksa pun banding. Di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim menghukum dengan hukuman sama pada 4 Agustus 2010. Saat mengajukan kasasi, MA tetapi mengganjar Gatot dengan hukuman 5 tahun penjara.

"Tidak ada alasan yang bisa menjadikan dikabulkannya kasasi," kata putusan yang dibuat oleh Hakim Agung Suwardi dan Rehngena Purba pada 20 April 2011 ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%