Detik.com News
Detik.com

Senin, 09/01/2012 08:27 WIB

Catatan Agus Pambagio

KM Perhubungan NO 77/2011, Konsumen Untung Atau Buntung

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 2
KM Perhubungan NO 77/2011, Konsumen Untung Atau Buntung
Jakarta - Di tengah jadwal yang padat kadang kita harus segera melakukan penerbangan mendadak dan keterlambatan penerbangan merupakan mimpi buruk bagi konsumen di manapun berada. Penundaan penerbangan akan menyebabkan kita terlambat menghadiri pertemuan, pemakaman atau mengejar jadwal pesawat lanjutan. Kejengkelan akan bertambah ketika tidak memperoleh kompensasi dan informasi yang jelas, baik dari staf penanganan darat (ground handling) maupun staf maskapai penerbangan di ruang tunggu bandara.

Menurut International Air Traffic Association (IATA), penyebab keterlambatan di industri penerbangan ada 110 kategori dan bukan hanya disebabkan oleh kesalahan maskapai penerbangannya. Namun tetap saja konsumen akan menyalahkan maskapai penerbangan atas keterlambatan yang terjadi. Antara lain, keterlambatan dapat terjadi karena regulator (Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mengizinkan 3 pesawat lepas landas pada menit yang bersamaan di slot jam-jam sibuk pagi maupun sore hari (golden time), sementara bandara hanya mempunyai 1 landasan pacu.

Keterlambatan juga dapat terjadi karena sistem on line di meja check in rusak. Sementara saat ini hampir semua penerbangan menggunakan sistem on line dalam proses pemesanan tempat duduk. Akibatnya jika sistem check in rusak, maka petugas check ini tidak dapat memberikan nomor kursi yang diminati karena konsumen hanya mempunyai nomor booking, bukan tiket.

Pesawat bisa juga terlambat karena sistem pengaturan awak kabin kacau atau kerusakan pesawat atau ada konsumen yang masih ditunggu karena proses di imigrasi panjang antriannya atau cuaca buruk di bandara keberangkatan maupun kedatangan atau ada penumpang yang sudah check in dan bagasi sudah masuk ke pesawat, tiba-tiba membatalkan penerbangan karena berbagai alasan. Untuk itu petugas kargo maskapai penerbangan tersebut harus mencari dan menurunkan koper penumpang tersebut dan sebagainya.

Tingginya komplain penumpang terhadap maskapai pernerbangan dan tentunya regulator, membuat Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. KM ini mengatur jika ada keterlambatan penerbangan hingga lebih dari 4 jam, maka maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi sebesar Rp 300.000/penumpang. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini menguntungkan konsumen/penumpang? Sanggupkah maskapai penerbangan menanggung beban ini? Kalau tidak, dari mana datangnya uang Rp 300.000/penumpang ini?

Langkah Tepat atau Langkah 'Ngawur'

Terbitnya KM No 77/2011 ini menurut saya merupakan upaya iseng populis saja dari Kementerian Perhubungan dengan maksud melempar tanggung jawab ke maskapai penerbangan. Sebagai penumpang biasa, saya menduga ada banyak hal di balik terbitnya KM ini. Jangan-jangan regulator penerbangan Indonesia sudah diracuni oleh negara lain yang ingin industri penerbangan kita mati pelan-pelan supaya akan ada lagi Mandala-Mandala atau AW Air-AW Air lain yang bangkrut dan sahamnya bisa di ambil alih secara murah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%