detikcom
Senin, 09/01/2012 08:27 WIB

Catatan Agus Pambagio

KM Perhubungan NO 77/2011, Konsumen Untung Atau Buntung

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Di tengah jadwal yang padat kadang kita harus segera melakukan penerbangan mendadak dan keterlambatan penerbangan merupakan mimpi buruk bagi konsumen di manapun berada. Penundaan penerbangan akan menyebabkan kita terlambat menghadiri pertemuan, pemakaman atau mengejar jadwal pesawat lanjutan. Kejengkelan akan bertambah ketika tidak memperoleh kompensasi dan informasi yang jelas, baik dari staf penanganan darat (ground handling) maupun staf maskapai penerbangan di ruang tunggu bandara.

Menurut International Air Traffic Association (IATA), penyebab keterlambatan di industri penerbangan ada 110 kategori dan bukan hanya disebabkan oleh kesalahan maskapai penerbangannya. Namun tetap saja konsumen akan menyalahkan maskapai penerbangan atas keterlambatan yang terjadi. Antara lain, keterlambatan dapat terjadi karena regulator (Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mengizinkan 3 pesawat lepas landas pada menit yang bersamaan di slot jam-jam sibuk pagi maupun sore hari (golden time), sementara bandara hanya mempunyai 1 landasan pacu.

Keterlambatan juga dapat terjadi karena sistem on line di meja check in rusak. Sementara saat ini hampir semua penerbangan menggunakan sistem on line dalam proses pemesanan tempat duduk. Akibatnya jika sistem check in rusak, maka petugas check ini tidak dapat memberikan nomor kursi yang diminati karena konsumen hanya mempunyai nomor booking, bukan tiket.

Pesawat bisa juga terlambat karena sistem pengaturan awak kabin kacau atau kerusakan pesawat atau ada konsumen yang masih ditunggu karena proses di imigrasi panjang antriannya atau cuaca buruk di bandara keberangkatan maupun kedatangan atau ada penumpang yang sudah check in dan bagasi sudah masuk ke pesawat, tiba-tiba membatalkan penerbangan karena berbagai alasan. Untuk itu petugas kargo maskapai penerbangan tersebut harus mencari dan menurunkan koper penumpang tersebut dan sebagainya.

Tingginya komplain penumpang terhadap maskapai pernerbangan dan tentunya regulator, membuat Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. KM ini mengatur jika ada keterlambatan penerbangan hingga lebih dari 4 jam, maka maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi sebesar Rp 300.000/penumpang. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini menguntungkan konsumen/penumpang? Sanggupkah maskapai penerbangan menanggung beban ini? Kalau tidak, dari mana datangnya uang Rp 300.000/penumpang ini?

Langkah Tepat atau Langkah 'Ngawur'

Terbitnya KM No 77/2011 ini menurut saya merupakan upaya iseng populis saja dari Kementerian Perhubungan dengan maksud melempar tanggung jawab ke maskapai penerbangan. Sebagai penumpang biasa, saya menduga ada banyak hal di balik terbitnya KM ini. Jangan-jangan regulator penerbangan Indonesia sudah diracuni oleh negara lain yang ingin industri penerbangan kita mati pelan-pelan supaya akan ada lagi Mandala-Mandala atau AW Air-AW Air lain yang bangkrut dan sahamnya bisa di ambil alih secara murah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%