PD Kena Getah Turunnya Persepsi Kinerja Buruk Pemerintah Berantas Korupsi

Jakarta Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus turun dari tahun ke tahun. Partai Demokrat sebagai partai imcumbent akan terkena dampak politis dari merosotnya kinerja pemerintah dalam penegakan hukum tersebut.

Survei menunjukkan per Desember 2011, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 52 persen.

Dari responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi 'sangat baik', 24,7% di antaranya akan memilih Partai memilih Demokrat pada pemilu 2014. Dari yang menilai 'baik', 17,6% yang akan memilih Partai Demokrat. Dari yang memilih 'buruk', sebanyak 12,1% yang akan memilih Partai Demokrat. Dan dari yang memilih sangat buruk, '10,5 %' yang akan memilih Partai Demokrat. Responden yang ditanya adalah yang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Demikian salah satu kesimpulan hasil survei mengenai persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi yang Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan pada 8-17 Desember 2011. Hasil survei dipaparkan Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2012).

"Kekuatan incumbent menjelang Pemilu atau Pilpres 2014 yang paling nyata adalah Partai Demokrat. Sementara Presiden SBY
tidak bisa maju lagi karena konstitusi membatasinya dan karena itu isu tentang kelangsungan kekuasaannya menjadi tidak relevan," kata Dodi.

"Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat
besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai Demokrat," sambungnya.

Adalah kasus bailout Bank Century yang dinilai sebagai awal tergerusnya kepercayaan pemerintahan SBY bersih dari korupsi, sebagaimana slogannya dalam kampanye Pilpres 2004 dan 2009. Sejak pembentukan Pansus Century oleh DPR pada Desember 2009, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah memerangi korupsi menurun tajam.

Kondisi tersebut masih ditimpa dengan terungkapnya suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI oleh politisi Demokrat, M Nazaruddin. Tidak kunjung tuntasnya proses hukum kasus yang menyeret sejumlah elite politisi lain dari Partai Demokrat juga semakin membuat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi semakin negatif.

"Bila masalah ini tidak tuntas (walaupun bukan wewenang Demokrat untuk menuntaskannya) dan apalagi menyeret elite Demokrat yang lain, dan pemimpin Demokrat lain lambat dan kurang tepat mengambil keputusan politik, Demokrat akan ditinggalkan pemilih pada Pemilu 2014," paparnya.

(lh/lrn)