Minggu, 08/01/2012 17:06 WIB

Buntut Kerusuhan di Bima, PT SMN Siap Penuhi Panggilan DPD

Angga Aliya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) akan penuhi panggilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyusul insiden penembakan oleh aparat kepolisian saat pembubaran aksi massa di Bima, NTB, pada 24 Desember tahun lalu.

"Kami akan penuhi panggilan DPD yang dijadwalkan pada Senin besok," kata General Manager SMN Sucipto Maridjan kepada detikcom, Minggu (8/1/2012).

Ia mengatakan, pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya terutama keberadaan dan kegiatan yang dilakukan SMN selama ini di Bima kepada DPD. Pertemuan itu juga rencananya dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Sejak 2008 sampai saat ini, lanjut Sucipto, kegiatan perusahaan baru mencakup penyelidikan umum dan tahap eksplorasi awal.

"Jadi, tidak ada kegiatan penambangan yang kita lakukan. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai aturan," katanya.

Menurutnya, perseroan merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Bima No 188.45/357/004/2010 dengan luas 24.980 hektar yang mencakup Kecamatan Sape, Lambu, dan Langudu di Kabupaten Bima, NTB.

IUP tersebut merupakan penyesuaian terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sucipto menambahkan, kegiatan penyelidikan umum yang dilakukan SMN antara lain pengambilan contoh pasir sungai, tanah, dan batuan, interpretasi foto udara, dan pemetaan geologi regional.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ang/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%