Minggu, 08/01/2012 17:06 WIB

Buntut Kerusuhan di Bima, PT SMN Siap Penuhi Panggilan DPD

Angga Aliya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) akan penuhi panggilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyusul insiden penembakan oleh aparat kepolisian saat pembubaran aksi massa di Bima, NTB, pada 24 Desember tahun lalu.

"Kami akan penuhi panggilan DPD yang dijadwalkan pada Senin besok," kata General Manager SMN Sucipto Maridjan kepada detikcom, Minggu (8/1/2012).

Ia mengatakan, pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya terutama keberadaan dan kegiatan yang dilakukan SMN selama ini di Bima kepada DPD. Pertemuan itu juga rencananya dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Sejak 2008 sampai saat ini, lanjut Sucipto, kegiatan perusahaan baru mencakup penyelidikan umum dan tahap eksplorasi awal.

"Jadi, tidak ada kegiatan penambangan yang kita lakukan. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai aturan," katanya.

Menurutnya, perseroan merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Bima No 188.45/357/004/2010 dengan luas 24.980 hektar yang mencakup Kecamatan Sape, Lambu, dan Langudu di Kabupaten Bima, NTB.

IUP tersebut merupakan penyesuaian terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sucipto menambahkan, kegiatan penyelidikan umum yang dilakukan SMN antara lain pengambilan contoh pasir sungai, tanah, dan batuan, interpretasi foto udara, dan pemetaan geologi regional.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ang/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%