Detik.com News
Detik.com
Minggu, 08/01/2012 17:06 WIB

Buntut Kerusuhan di Bima, PT SMN Siap Penuhi Panggilan DPD

Angga Aliya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) akan penuhi panggilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyusul insiden penembakan oleh aparat kepolisian saat pembubaran aksi massa di Bima, NTB, pada 24 Desember tahun lalu.

"Kami akan penuhi panggilan DPD yang dijadwalkan pada Senin besok," kata General Manager SMN Sucipto Maridjan kepada detikcom, Minggu (8/1/2012).

Ia mengatakan, pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya terutama keberadaan dan kegiatan yang dilakukan SMN selama ini di Bima kepada DPD. Pertemuan itu juga rencananya dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Sejak 2008 sampai saat ini, lanjut Sucipto, kegiatan perusahaan baru mencakup penyelidikan umum dan tahap eksplorasi awal.

"Jadi, tidak ada kegiatan penambangan yang kita lakukan. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai aturan," katanya.

Menurutnya, perseroan merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Bima No 188.45/357/004/2010 dengan luas 24.980 hektar yang mencakup Kecamatan Sape, Lambu, dan Langudu di Kabupaten Bima, NTB.

IUP tersebut merupakan penyesuaian terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sucipto menambahkan, kegiatan penyelidikan umum yang dilakukan SMN antara lain pengambilan contoh pasir sungai, tanah, dan batuan, interpretasi foto udara, dan pemetaan geologi regional.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ang/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%