detikcom

Minggu, 08/01/2012 17:06 WIB

Buntut Kerusuhan di Bima, PT SMN Siap Penuhi Panggilan DPD

Angga Aliya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) akan penuhi panggilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyusul insiden penembakan oleh aparat kepolisian saat pembubaran aksi massa di Bima, NTB, pada 24 Desember tahun lalu.

"Kami akan penuhi panggilan DPD yang dijadwalkan pada Senin besok," kata General Manager SMN Sucipto Maridjan kepada detikcom, Minggu (8/1/2012).

Ia mengatakan, pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya terutama keberadaan dan kegiatan yang dilakukan SMN selama ini di Bima kepada DPD. Pertemuan itu juga rencananya dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Sejak 2008 sampai saat ini, lanjut Sucipto, kegiatan perusahaan baru mencakup penyelidikan umum dan tahap eksplorasi awal.

"Jadi, tidak ada kegiatan penambangan yang kita lakukan. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai aturan," katanya.

Menurutnya, perseroan merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Bima No 188.45/357/004/2010 dengan luas 24.980 hektar yang mencakup Kecamatan Sape, Lambu, dan Langudu di Kabupaten Bima, NTB.

IUP tersebut merupakan penyesuaian terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sucipto menambahkan, kegiatan penyelidikan umum yang dilakukan SMN antara lain pengambilan contoh pasir sungai, tanah, dan batuan, interpretasi foto udara, dan pemetaan geologi regional.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ang/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%