KIP: Surat Perintah Penugasan Pollycarpus Tak Ada di Arsip BIN

Jakarta Komite Solidaritas Untuk Munir (Kasum) meminta agar arsip surat perintah dari BIN terkait penugasan Pollycarpus dibuka. Namun Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan bahwa surat yang diminta Kasum tidak terdapat di kearsipan BIN.

"Menyatakan bahwa dokumen atau informasi termohon yaitu surat salinan kepada PT. Garuda Indonesia untuk polycarpus sebagai internal security nomor R451/VII/2004 perihal rekomendasi pengamanan internal tidak ada pada termohon," ujar Ketua Komisioner sidang KIP, Alamsyah Saragih, dalam sidang putusan ajudikasi KIP, di Kantor KIP, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2011).

Alamsyah mengatakan, KIP memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelidiki keberadaan surat itu. KIP hanya menemukan surat dengan nomor yang hampir mirip akan tetapi beda tujuan.

"Kita hanya diberitahu oleh pihak BIN, bahwa hanya ada surat dengan R450 dengan perihal yang berbeda. Kita juga tidak boleh melihat langsung surat yang nomornya mirip tersebut," terang Alamsyah.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kasum, Choirul Anam, merasa kecewa. Menurutnya, KIP harus lebih berani menggali data-data yang terdapat dalam BIN

"KIP saja tidak pernah melihat langsung, surat yang nomornya mirip itu. Jadi, KIP hanya memutuskan berdasarkan keterangan pihak ketiga, bukan hasil lihat langsung, dan ini kita sayangkan," terang Choirul.

Menurut Choirul, apa yang dilakukan oleh KIP tidak seberani dengan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. TPF dinilai lebih berani, karena bisa mengangkat data-data BIN yang tertutup menjadi lebih terbuka.

"Masa, bukti-bukti kita yang sudah terbuka di persidangan sebelumnya harus ditutup dengan bukti yang berdasarkan keterangan pihak ketiga," sambungnya.

Aktivis HAM Munir meninggal pada 7 September 2004, ketika dalam perjalanan dari Jakarta ke Belanda. Munir sempat transit di Changi Airport. Kasus ini menyeret Pollycarpus sebagai terpidana.

(gun/gun)