Jumat, 30/12/2011 21:57 WIB

KY Sesalkan Pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori menilai tindakan pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Ambon Tusani Djafri oleh Mahkamah Agung (MA) terlalu berlebihan terkait pensumpahan 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI). Sebab kebebasan berorganisasi dijamin oleh konstitusi.

"Sanksi pencopotan agaknya terlalu berlebihan, semestinya bisa dikasih sanksi teguran dan sambil diberi pengertian," kata Imam, saat dihubungi wartawan, Jumat, (30/12/2011).

Imam mengakui bahwa sejak awal MA sudah menganggap hanya ada satu wadah tunggal advokat, maka wajar kalau konsisten menolak KAI. Namun, kebebasan berorganisasi ini dijamin oleh UUD 1945.

"Wadah tinggal perlu ditinjau ulang, bukankah untuk profesi lain seperi jurnalis ada PWI, AJI dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi," ujar Imam.

Sementara itu, menurut pengacara Senior Adnan Buyung Nasution mengatakan pencopotan KPT Ambon adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum. Saat ini, lanjutnya, secara "de facto" dan "de jure" belum ada satu organisasi yang berhak menjadi wadah tunggal, sehingga semua advokat dari organisasi mana pun memiliki hak yang sama di mata hukum.

"Semua advokat telah memenuhi syarat berhak diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi tanpa memandang organisasinya, kecuali sudah terbentuk satu organisasi yang diakui sah oleh semua advokat di Indonesia," tambah Adnan Buyung.

Seperti diketahui, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan bahwa pencopotan Ambon Tusani Djafri karena melanggar Undang-undang (UU) setelah mensumpah 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Menurut Harifin, dalam UU Advokat sendiri menyatakan bahwa hanya satu wadah yang diakui, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Atas sikap Tusani, dia dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai hakim tinggi biasa di PT Banten.

"Tidak semata-mata melakukan sumpah advokat KAI saja, tetapi dia melanggar UU," tandas Harifin.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%