detikcom
Jumat, 30/12/2011 21:57 WIB

KY Sesalkan Pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori menilai tindakan pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Ambon Tusani Djafri oleh Mahkamah Agung (MA) terlalu berlebihan terkait pensumpahan 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI). Sebab kebebasan berorganisasi dijamin oleh konstitusi.

"Sanksi pencopotan agaknya terlalu berlebihan, semestinya bisa dikasih sanksi teguran dan sambil diberi pengertian," kata Imam, saat dihubungi wartawan, Jumat, (30/12/2011).

Imam mengakui bahwa sejak awal MA sudah menganggap hanya ada satu wadah tunggal advokat, maka wajar kalau konsisten menolak KAI. Namun, kebebasan berorganisasi ini dijamin oleh UUD 1945.

"Wadah tinggal perlu ditinjau ulang, bukankah untuk profesi lain seperi jurnalis ada PWI, AJI dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi," ujar Imam.

Sementara itu, menurut pengacara Senior Adnan Buyung Nasution mengatakan pencopotan KPT Ambon adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum. Saat ini, lanjutnya, secara "de facto" dan "de jure" belum ada satu organisasi yang berhak menjadi wadah tunggal, sehingga semua advokat dari organisasi mana pun memiliki hak yang sama di mata hukum.

"Semua advokat telah memenuhi syarat berhak diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi tanpa memandang organisasinya, kecuali sudah terbentuk satu organisasi yang diakui sah oleh semua advokat di Indonesia," tambah Adnan Buyung.

Seperti diketahui, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan bahwa pencopotan Ambon Tusani Djafri karena melanggar Undang-undang (UU) setelah mensumpah 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Menurut Harifin, dalam UU Advokat sendiri menyatakan bahwa hanya satu wadah yang diakui, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Atas sikap Tusani, dia dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai hakim tinggi biasa di PT Banten.

"Tidak semata-mata melakukan sumpah advokat KAI saja, tetapi dia melanggar UU," tandas Harifin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 12.45 WIB

(asp/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%