detikcom
Jumat, 30/12/2011 12:47 WIB

Kolom

Revisi Undang-undang Polisi

Ardi Winangun - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Di akhir tahun ini, kita dikejutkan dengan berita kekerasan yang dilakukan polisi kepada rakyat yang mengakibatkan korban jiwa. Harapan kasus Mesuji merupakan kasus yang terakhir, ternyata harapan itu kosong. Tidak lama dari Kasus Mesuji, tiba-tiba di Bima muncul kasus serupa. Tentu saja kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada rakyat menjadi keprihatinan kita semua.

Era reformasi yang menempatkan polisi tidak di lagi berada satu payung dengan TNI justru membuat sikap dan perilaku polisi menjadi tidak terkendali dan lebih militeristik. Dicabutnya Dwi Fungsi TNI yang mengembalikan TNI ke barak, di mana fungsi sosial-politik TNI dilucuti, membuat polisi menjadi dominan di masyarakat. Dominasi di tengah masyarakat tanpa rivalitas dengan angkatan lain inilah yang membuat polisi menjadi arogan. Arogansi polisi tidak muncul dalam masa Orde Baru, karena pada masa itu, angkatan kepolisian adalah angkatan yang 'paling bawah', dibanding ketiga angkatan lainnya.

Ketika ketiga angkatan lainnya lebih sibuk di barak, TNI sibuk dengan berbagai hal, dari mengurusi masalah lalu lintas, terorisme, mengejar koruptor, hingga menangkap pencuri sandal. Dengan melihat tugas-tugas seperti itu terlihat polisi memiliki tugas yang sangat banyak. Tugas yang banyak dan berhadapan langsung dengan masyarakat membuat reputasi dan citra polisi dipertaruhkan baik dan buruknya.

Mengapa masa-masa saat ini polisi demikian arogansinya dalam melaksanakan tugas? Alasannya, pertama, seperti diuraikan di atas, tugas polisi demikian banyaknya. Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat pasal ini kita sadar atau tidak, polisi hadir dalam setiap lini masyarakat. Tentu ketika hadir dalam setiap lini masyarakat, dan ketika masyarakat dengan kondisi pemahaman hukum yang belum sepenuhnya paham, maka di sinilah letak akan terjadinya banyak benturan tadi.

Untuk mengatasi pemahaman hukum yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sebenarnya sudah diantisipasi dengan pasal 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pasal inilah yang sering dilupakan oleh polisi sehingga terjadi apa yang terjadi di Mesuji dan Bima.

Kedua, sebagai aparat hukum, polisi tidak lepas dari godaan suap. Suap ini diterima oleh polisi bisa jadi karena gajinya terlalu kecil, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kehidupannya yang layak, akibatnya banyak diantara mereka secara diam-diam melawan hukum, misalnya menjadi centeng orang berduit. Menjadi centeng inilah isu yang dihembuskan banyak pihak kepada polisi saat melakukan apa yang seperti di Mesuji.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vit/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%