Detik.com News
Detik.com
Kamis, 29/12/2011 17:03 WIB

13 Lahan di Indonesia Rawan Konflik

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Sengketa lahan di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan masih belum terselesaikan. Tak lama konflik serupa muncul di Bima, Nusa Tenggara Barat. Selain kedua lokasi tersebut, setidaknya ada 13 titik yang rawan konflik tanah.

"Saya melihat ada potensi di 13 titik terjadinya hal serupa seperti di Bima dan Mesuji," kata anggota FPDIP, TB Hasanuddin, usai bertemu dengan perwakilan warga Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

13 titik yang dimaksud TB Hasanuddin adalah:

1. Masalah lahan sawit di Belitan Hilir, Kalimantan Barat.
2. Lahan tanah dirampas untuk wilayah wisata Gili Terawangan NTB.
3. Sengketa lahan warga TNI AU Garut Selatan dan di Rumpin.
4. Sengketa tanah dengan AD dan rakyat di Kebumen.
5. Dengan PT Permata Hijau Pasaman di Jorong Maligi, Sasak, Sumatera Barat.
6. Sengketa lahan sawit di Tenggarong, Kalimantan Timur.
7. Lahan sawit Muara, Kalimantan Timur.
8. Lahan sawit Malimping, Banten.
9. Lahan Bintang Delapan Mineral di Morowali, Sulawesi Tengah.
10. Sengketa lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
11. Sengketa lahan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
12. Sengketa lahan Cita Palu Mineral di Tolitoli, Sulawesi Tengah.
13. Sengketa lahan PT Cita Palu Mineral di Poboya, Palu.

Menurut Hasanuddin, pada intinya permasalahan lahan terjadi karena tiga hal. Pertama, penguasaan lahan. Kedua, masalah batas. Ketiga, tumpang tindihnya masalah izin yang dikeluarkan oleh negara.

"Harus ada moratorium (jeda) untuk tidak melakukan penggusuran," imbuhnya.

Menurut dia, DPR akan memanggil pemerintah untuk menanyakan kebijakan seperti apa yang telah diterapkan. Selanjutnya akan diurai bersama di mana letak permasalahannya.

Peran polisi bagaimana? "Kalau menurut saya dimoratoriumkan dulu. Jangan sampai dilibatkan sampai dasar hukumnya jelas," ucap Hasanuddin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%