detikcom

Kamis, 29/12/2011 17:03 WIB

13 Lahan di Indonesia Rawan Konflik

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Sengketa lahan di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan masih belum terselesaikan. Tak lama konflik serupa muncul di Bima, Nusa Tenggara Barat. Selain kedua lokasi tersebut, setidaknya ada 13 titik yang rawan konflik tanah.

"Saya melihat ada potensi di 13 titik terjadinya hal serupa seperti di Bima dan Mesuji," kata anggota FPDIP, TB Hasanuddin, usai bertemu dengan perwakilan warga Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

13 titik yang dimaksud TB Hasanuddin adalah:

1. Masalah lahan sawit di Belitan Hilir, Kalimantan Barat.
2. Lahan tanah dirampas untuk wilayah wisata Gili Terawangan NTB.
3. Sengketa lahan warga TNI AU Garut Selatan dan di Rumpin.
4. Sengketa tanah dengan AD dan rakyat di Kebumen.
5. Dengan PT Permata Hijau Pasaman di Jorong Maligi, Sasak, Sumatera Barat.
6. Sengketa lahan sawit di Tenggarong, Kalimantan Timur.
7. Lahan sawit Muara, Kalimantan Timur.
8. Lahan sawit Malimping, Banten.
9. Lahan Bintang Delapan Mineral di Morowali, Sulawesi Tengah.
10. Sengketa lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
11. Sengketa lahan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
12. Sengketa lahan Cita Palu Mineral di Tolitoli, Sulawesi Tengah.
13. Sengketa lahan PT Cita Palu Mineral di Poboya, Palu.

Menurut Hasanuddin, pada intinya permasalahan lahan terjadi karena tiga hal. Pertama, penguasaan lahan. Kedua, masalah batas. Ketiga, tumpang tindihnya masalah izin yang dikeluarkan oleh negara.

"Harus ada moratorium (jeda) untuk tidak melakukan penggusuran," imbuhnya.

Menurut dia, DPR akan memanggil pemerintah untuk menanyakan kebijakan seperti apa yang telah diterapkan. Selanjutnya akan diurai bersama di mana letak permasalahannya.

Peran polisi bagaimana? "Kalau menurut saya dimoratoriumkan dulu. Jangan sampai dilibatkan sampai dasar hukumnya jelas," ucap Hasanuddin.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%