detikcom
Kamis, 29/12/2011 17:03 WIB

13 Lahan di Indonesia Rawan Konflik

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Sengketa lahan di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan masih belum terselesaikan. Tak lama konflik serupa muncul di Bima, Nusa Tenggara Barat. Selain kedua lokasi tersebut, setidaknya ada 13 titik yang rawan konflik tanah.

"Saya melihat ada potensi di 13 titik terjadinya hal serupa seperti di Bima dan Mesuji," kata anggota FPDIP, TB Hasanuddin, usai bertemu dengan perwakilan warga Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

13 titik yang dimaksud TB Hasanuddin adalah:

1. Masalah lahan sawit di Belitan Hilir, Kalimantan Barat.
2. Lahan tanah dirampas untuk wilayah wisata Gili Terawangan NTB.
3. Sengketa lahan warga TNI AU Garut Selatan dan di Rumpin.
4. Sengketa tanah dengan AD dan rakyat di Kebumen.
5. Dengan PT Permata Hijau Pasaman di Jorong Maligi, Sasak, Sumatera Barat.
6. Sengketa lahan sawit di Tenggarong, Kalimantan Timur.
7. Lahan sawit Muara, Kalimantan Timur.
8. Lahan sawit Malimping, Banten.
9. Lahan Bintang Delapan Mineral di Morowali, Sulawesi Tengah.
10. Sengketa lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
11. Sengketa lahan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
12. Sengketa lahan Cita Palu Mineral di Tolitoli, Sulawesi Tengah.
13. Sengketa lahan PT Cita Palu Mineral di Poboya, Palu.

Menurut Hasanuddin, pada intinya permasalahan lahan terjadi karena tiga hal. Pertama, penguasaan lahan. Kedua, masalah batas. Ketiga, tumpang tindihnya masalah izin yang dikeluarkan oleh negara.

"Harus ada moratorium (jeda) untuk tidak melakukan penggusuran," imbuhnya.

Menurut dia, DPR akan memanggil pemerintah untuk menanyakan kebijakan seperti apa yang telah diterapkan. Selanjutnya akan diurai bersama di mana letak permasalahannya.

Peran polisi bagaimana? "Kalau menurut saya dimoratoriumkan dulu. Jangan sampai dilibatkan sampai dasar hukumnya jelas," ucap Hasanuddin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vit/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%