Sabtu, 24/12/2011 17:16 WIB

Komnas HAM, LPSK dan DPR Diminta Tangani Bentrok Sape, NTB

Anes Saputra - detikNews
Jakarta - Tewasnya dua orang dalam kasus bentrokan di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, sudah merupakan petunjuk adanya tindak pelanggaran HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan pengumpulan fakta atas insiden yang pecah pagi hari tadi.

Pada saat sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus aktif memberikan perlindungan kepada warga yang terlibat bentrokan. Keselamatan warga perlu dijamin agar bisa menyampaikan kesaksian terhadap apa yang terjadi di dalam proses hukum kelak.

Demikian dua butir tuntutan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengenai bentrokan antara warga dengan Brimob Polda NTB di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Tuntutan dibacakan dalam keterangan pers di Sekretariat WALHI, Tegalparang, Jakarta Selatan, Sabtu (24/12/2011).

"Komnas HAM dan LPSK harus memastikan perlindungan hukum terhadap korban, ada indikasi kekerasan ini akan meluas," kata Siti Maemunah, dari JATAM.

"DPR segera gunakan hak interpelasi mememinta pertanggungjawaban Presiden SBY atas terjadinya pelanggaran HAM berat," sambungnya.

Sementara kepada Presiden SBY, diminta agar segera menarik mundur aparat Polri dari semua lokasi konflik tentang sumber daya alam. Serta mencabut ijin usaha serta menghentikan segala aktifitas usaha yang berpotensi jadi konflik dengan warga setempat.

"Agar ada kepastian penyelesaian secara struktural, bentuk panitia nasional konflik agraria dan sumber daya alam," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sekitar pukul 07.00 WITA terjadi bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan sekelompok warga yang memblokade Pelabuhan Sape, NTB. Ada dua orang peserta aksi blokade yang dilaporkan tewas akibat luka tembak dalam bentrokan tersebut, yaitu Arif Rachman dan Syaiful.

Pelabuhan Sape adalah pelabuhan penyeberangan dari Bima menuju Labuan Bajo dan NTT. Akibat aksi blokade warga sejak selama sepekan terakhir, aktifitas penyeberangan lumpuh total. Panjang antrean truk yang membawa logistik ke NTT mencapai 3 kilometer dan warga NTT yang hendak ke NTB terpaksa menumpang kapal kayu yang sangat rawan keselamatannya.

Uniknya, penyebab aksi blokade tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelabuhan Sape. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%