detikcom
Sabtu, 24/12/2011 17:16 WIB

Komnas HAM, LPSK dan DPR Diminta Tangani Bentrok Sape, NTB

Anes Saputra - detikNews
Jakarta - Tewasnya dua orang dalam kasus bentrokan di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, sudah merupakan petunjuk adanya tindak pelanggaran HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan pengumpulan fakta atas insiden yang pecah pagi hari tadi.

Pada saat sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus aktif memberikan perlindungan kepada warga yang terlibat bentrokan. Keselamatan warga perlu dijamin agar bisa menyampaikan kesaksian terhadap apa yang terjadi di dalam proses hukum kelak.

Demikian dua butir tuntutan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengenai bentrokan antara warga dengan Brimob Polda NTB di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Tuntutan dibacakan dalam keterangan pers di Sekretariat WALHI, Tegalparang, Jakarta Selatan, Sabtu (24/12/2011).

"Komnas HAM dan LPSK harus memastikan perlindungan hukum terhadap korban, ada indikasi kekerasan ini akan meluas," kata Siti Maemunah, dari JATAM.

"DPR segera gunakan hak interpelasi mememinta pertanggungjawaban Presiden SBY atas terjadinya pelanggaran HAM berat," sambungnya.

Sementara kepada Presiden SBY, diminta agar segera menarik mundur aparat Polri dari semua lokasi konflik tentang sumber daya alam. Serta mencabut ijin usaha serta menghentikan segala aktifitas usaha yang berpotensi jadi konflik dengan warga setempat.

"Agar ada kepastian penyelesaian secara struktural, bentuk panitia nasional konflik agraria dan sumber daya alam," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sekitar pukul 07.00 WITA terjadi bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan sekelompok warga yang memblokade Pelabuhan Sape, NTB. Ada dua orang peserta aksi blokade yang dilaporkan tewas akibat luka tembak dalam bentrokan tersebut, yaitu Arif Rachman dan Syaiful.

Pelabuhan Sape adalah pelabuhan penyeberangan dari Bima menuju Labuan Bajo dan NTT. Akibat aksi blokade warga sejak selama sepekan terakhir, aktifitas penyeberangan lumpuh total. Panjang antrean truk yang membawa logistik ke NTT mencapai 3 kilometer dan warga NTT yang hendak ke NTB terpaksa menumpang kapal kayu yang sangat rawan keselamatannya.

Uniknya, penyebab aksi blokade tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelabuhan Sape. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lh/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
MustRead close