detikcom

Kamis, 15/12/2011 10:26 WIB

Siapa Capres Pilihan Megawati?

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Tahun-tahun menjelang pilpres 2014 adalah momen yang paling menentukan bagi PDI Perjuangan. Sebab saat itu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa yang akan maju mewakili PDI Perjuangan ke kancah pilpres.

Berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009, capres dari PDI Perjuangan di 2014 tidak ditentukan jauh-jauh hari. Kongres III PDI Perjuangan di Bali tahun lalu memutuskan ketua umum terpilih tidak otomatis menjadi capres dalam pemilu berikutnya. Namun Megawati, sebagai ketua umum terpilih, diberikan hak prerogatif untuk menentukan capres, yang artinya ia bisa menunjuk orang lain atau bahkan memajukan dirinya sendiri.

Dalam Rekernas I PDI Perjuangan 12-14 Desember lalu, Megawati masih saja menutup rapat-rapat soal penggunaan hak prerogatifnya itu. Soal kapan ia akan menggunakan hak istimewanya itu, juga masih dirahasiakan.

"Ya nanti saja, terserah saya kapan saya maunya (memutuskan). Saya punya hak prerogatif dan ini berjalan sampai pada kongres berikutnya pada 2015," ujar Megawati di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Senin (12/12)

Dinginnya Megawati soal isu capres juga diikuti oleh para peserta Rakernas yang tidak bersuara soal siapa yang pantas mewakili partai di ajang Pilpres. Padangan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia pun sepi dari ajang usung mengusung capres.

"24 DPD tetap sepakat menyerahkan soal capres pada keputusan kongres tahun lalu yakni menyerahkan semua kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Siapa pun yang maju adalah wewenang ketua umum," kata Ketua Panitia Rakernas, Puan Maharani, di sela-sela penyampaian pandangan daerah, Selasa sore.

Tidak hanya sepi isu dari isu capres, Rakernas juga memberi semacam 'larangan' bagi kader agar tidak mempolemikkan isu capres sebelum waktunya tiba. Rakernas juga memberikan rekomendasi kepada Megawati untuk menentukan capres pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional yang terjadi.Next

Halaman 1 2

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lrn/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%