Kamis, 15/12/2011 10:26 WIB

Siapa Capres Pilihan Megawati?

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Tahun-tahun menjelang pilpres 2014 adalah momen yang paling menentukan bagi PDI Perjuangan. Sebab saat itu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa yang akan maju mewakili PDI Perjuangan ke kancah pilpres.

Berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009, capres dari PDI Perjuangan di 2014 tidak ditentukan jauh-jauh hari. Kongres III PDI Perjuangan di Bali tahun lalu memutuskan ketua umum terpilih tidak otomatis menjadi capres dalam pemilu berikutnya. Namun Megawati, sebagai ketua umum terpilih, diberikan hak prerogatif untuk menentukan capres, yang artinya ia bisa menunjuk orang lain atau bahkan memajukan dirinya sendiri.

Dalam Rekernas I PDI Perjuangan 12-14 Desember lalu, Megawati masih saja menutup rapat-rapat soal penggunaan hak prerogatifnya itu. Soal kapan ia akan menggunakan hak istimewanya itu, juga masih dirahasiakan.

"Ya nanti saja, terserah saya kapan saya maunya (memutuskan). Saya punya hak prerogatif dan ini berjalan sampai pada kongres berikutnya pada 2015," ujar Megawati di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Senin (12/12)

Dinginnya Megawati soal isu capres juga diikuti oleh para peserta Rakernas yang tidak bersuara soal siapa yang pantas mewakili partai di ajang Pilpres. Padangan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia pun sepi dari ajang usung mengusung capres.

"24 DPD tetap sepakat menyerahkan soal capres pada keputusan kongres tahun lalu yakni menyerahkan semua kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Siapa pun yang maju adalah wewenang ketua umum," kata Ketua Panitia Rakernas, Puan Maharani, di sela-sela penyampaian pandangan daerah, Selasa sore.

Tidak hanya sepi isu dari isu capres, Rakernas juga memberi semacam 'larangan' bagi kader agar tidak mempolemikkan isu capres sebelum waktunya tiba. Rakernas juga memberikan rekomendasi kepada Megawati untuk menentukan capres pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional yang terjadi.Next

Halaman 1 2
(lrn/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%