Kamis, 15/12/2011 10:26 WIB

Siapa Capres Pilihan Megawati?

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Tahun-tahun menjelang pilpres 2014 adalah momen yang paling menentukan bagi PDI Perjuangan. Sebab saat itu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa yang akan maju mewakili PDI Perjuangan ke kancah pilpres.

Berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009, capres dari PDI Perjuangan di 2014 tidak ditentukan jauh-jauh hari. Kongres III PDI Perjuangan di Bali tahun lalu memutuskan ketua umum terpilih tidak otomatis menjadi capres dalam pemilu berikutnya. Namun Megawati, sebagai ketua umum terpilih, diberikan hak prerogatif untuk menentukan capres, yang artinya ia bisa menunjuk orang lain atau bahkan memajukan dirinya sendiri.

Dalam Rekernas I PDI Perjuangan 12-14 Desember lalu, Megawati masih saja menutup rapat-rapat soal penggunaan hak prerogatifnya itu. Soal kapan ia akan menggunakan hak istimewanya itu, juga masih dirahasiakan.

"Ya nanti saja, terserah saya kapan saya maunya (memutuskan). Saya punya hak prerogatif dan ini berjalan sampai pada kongres berikutnya pada 2015," ujar Megawati di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Senin (12/12)

Dinginnya Megawati soal isu capres juga diikuti oleh para peserta Rakernas yang tidak bersuara soal siapa yang pantas mewakili partai di ajang Pilpres. Padangan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia pun sepi dari ajang usung mengusung capres.

"24 DPD tetap sepakat menyerahkan soal capres pada keputusan kongres tahun lalu yakni menyerahkan semua kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Siapa pun yang maju adalah wewenang ketua umum," kata Ketua Panitia Rakernas, Puan Maharani, di sela-sela penyampaian pandangan daerah, Selasa sore.

Tidak hanya sepi isu dari isu capres, Rakernas juga memberi semacam 'larangan' bagi kader agar tidak mempolemikkan isu capres sebelum waktunya tiba. Rakernas juga memberikan rekomendasi kepada Megawati untuk menentukan capres pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional yang terjadi.Next

Halaman 1 2
(lrn/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%