detikcom
Kamis, 15/12/2011 00:42 WIB

Kabareskrim Akui Ada Pemenggalan di Lampung yang Dilakukan Warga

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Polri, Komisaris Jendral Sutarman, membenarkan telah terjadi pemenggalan kepala warga di Mesuji, Lampung. Pemenggalan tersebut dilakukan oleh warga sipil, bukan anggota Polri.

"Pelakunya warga masyarakat. Itu kan terjadi (ketika) bentrok warga dengan warga yang di Lampung," ujar Sutarman usai RDP dengan Komisi III di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Namun, Sutarman enggan berkomentar lebih jauh mengenai kasus pemenggalan tersebut.
Bahkan ketika didesak wartawan, Sutarman hanya berjalan hingga masuk ke dalam mobilnya.

Sebelumnya dalam RDP, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sempat diminta penjelasan mengenai pengaduan warga itu. Menurut Kapolri, pihaknya pernah menangani dua kasus bentrokan di dua wilayah Mesuji.

Kasus pertama, terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akibat sengketa lahan pada 21 April 2011. Sengketa itu berujung bentrokan antar warga yang mengakibatkan tujuh warga tewas.

"Kasus itu enam tersangka sudah dalam proses pengadilan," kata Kapolri.

Kasus kedua, jelas Kapolri, terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2010. Kasus itu lantaran sengketa lahan. "Ada masyarakat yang disandera di sana oleh sekelompok masyarakat. Polisi mendatangi tempat kejadian. Ketika dievakuasi, masyarakat mencegat," kata dia.

"Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan. Ada satu masyarakat yang meninggal dunia. Dua anggota yang membawa senjata sudah kami periksa dan sekarang dalam proses peradilan," tambah Kapolri.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%