detikcom
Kamis, 15/12/2011 00:42 WIB

Kabareskrim Akui Ada Pemenggalan di Lampung yang Dilakukan Warga

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Polri, Komisaris Jendral Sutarman, membenarkan telah terjadi pemenggalan kepala warga di Mesuji, Lampung. Pemenggalan tersebut dilakukan oleh warga sipil, bukan anggota Polri.

"Pelakunya warga masyarakat. Itu kan terjadi (ketika) bentrok warga dengan warga yang di Lampung," ujar Sutarman usai RDP dengan Komisi III di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Namun, Sutarman enggan berkomentar lebih jauh mengenai kasus pemenggalan tersebut.
Bahkan ketika didesak wartawan, Sutarman hanya berjalan hingga masuk ke dalam mobilnya.

Sebelumnya dalam RDP, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sempat diminta penjelasan mengenai pengaduan warga itu. Menurut Kapolri, pihaknya pernah menangani dua kasus bentrokan di dua wilayah Mesuji.

Kasus pertama, terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akibat sengketa lahan pada 21 April 2011. Sengketa itu berujung bentrokan antar warga yang mengakibatkan tujuh warga tewas.

"Kasus itu enam tersangka sudah dalam proses pengadilan," kata Kapolri.

Kasus kedua, jelas Kapolri, terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2010. Kasus itu lantaran sengketa lahan. "Ada masyarakat yang disandera di sana oleh sekelompok masyarakat. Polisi mendatangi tempat kejadian. Ketika dievakuasi, masyarakat mencegat," kata dia.

"Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan. Ada satu masyarakat yang meninggal dunia. Dua anggota yang membawa senjata sudah kami periksa dan sekarang dalam proses peradilan," tambah Kapolri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%