Kamis, 15/12/2011 00:42 WIB

Kabareskrim Akui Ada Pemenggalan di Lampung yang Dilakukan Warga

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Polri, Komisaris Jendral Sutarman, membenarkan telah terjadi pemenggalan kepala warga di Mesuji, Lampung. Pemenggalan tersebut dilakukan oleh warga sipil, bukan anggota Polri.

"Pelakunya warga masyarakat. Itu kan terjadi (ketika) bentrok warga dengan warga yang di Lampung," ujar Sutarman usai RDP dengan Komisi III di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Namun, Sutarman enggan berkomentar lebih jauh mengenai kasus pemenggalan tersebut.
Bahkan ketika didesak wartawan, Sutarman hanya berjalan hingga masuk ke dalam mobilnya.

Sebelumnya dalam RDP, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sempat diminta penjelasan mengenai pengaduan warga itu. Menurut Kapolri, pihaknya pernah menangani dua kasus bentrokan di dua wilayah Mesuji.

Kasus pertama, terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akibat sengketa lahan pada 21 April 2011. Sengketa itu berujung bentrokan antar warga yang mengakibatkan tujuh warga tewas.

"Kasus itu enam tersangka sudah dalam proses pengadilan," kata Kapolri.

Kasus kedua, jelas Kapolri, terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2010. Kasus itu lantaran sengketa lahan. "Ada masyarakat yang disandera di sana oleh sekelompok masyarakat. Polisi mendatangi tempat kejadian. Ketika dievakuasi, masyarakat mencegat," kata dia.

"Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan. Ada satu masyarakat yang meninggal dunia. Dua anggota yang membawa senjata sudah kami periksa dan sekarang dalam proses peradilan," tambah Kapolri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%