detikcom
Selasa, 13/12/2011 22:16 WIB

Terpilih Jadi Wagub Banten, Rano Karno Mundur Sebagai Wakil Bupati

Dira Derby - detikNews
Tangerang - Setelah menang dalam Pemilukada Provinsi Banten, Rano Karno resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Tangerang. Bersama gubernur terpilih Ratu Atut Chosiyah, Rano akan dilantik pada 11 Januari 2012 menjadi Wakil Gubernur Banten.

"Surat pengunduran diri yang bersangkutan (Rano Karno) sudah dibuat. Nanti akan dikeluarkan surat keputusan pengunduran diri Rano oleh Bupati," kata Sekda Kabupaten Tangerang Rahmansyah kepada wartawan di Sumareccon Mal Serpong, Selasa (13/12/2011).

Menurut Hermansyah, Rano harus mengajukan surat pengunduran diri karena tidak mungkin menjalani dua jabatan sekaligus. Setelah dilantik pasangan Ratu Atut-Rano Karno akan memimpin Banten untuk periode 2012-2017.

"Ketentuan hal-hal jabatan wakil dan jabatan diatas wakil, yakni Bupati diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Kurang 18 bulan sisa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah akan diganti," jelas Hermansyah.

Menurut Hermansyah, Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak terlalu mempersoalkan kepergian Rano menjadi Wakil Gubernur Banten, karena dalam menjalani tugas Ismet akan dibantu oleh staf ahli, kepala dinas, dan perangkat camat dan lurah.

Karenanya kata Hermansyah, pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mencari pejabat yang akan mengantikan posisi Wakil Bupati Tangerang.

"Kursi jabatan Wakil Bupati Tangerang akan dibiarkan kosong, dan hanya dipimpin Bupati Tangerang, Ismet Iskandar sampai akhir jabatannya tahun depan," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(did/did)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%