detikcom
Selasa, 13/12/2011 09:25 WIB

Duh! Pelecehan Seksual di Bus TransJ Meningkat

Nala Edwin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta telah memberlakukan area khusus wanita di bus berjalur khusus ini. Peraturan ini diharapkan jadi solusi untuk menekan pelecahan seksual dalam bus tersebut. Maklum, pelecehan seksual di bus TransJ pada 2011 ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya.

"Memang terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual," kata Kepala BLU TransJ, Muhammad Akbar, kepada detikcom, Selasa (13/12/2011).

Menurut data yang dimiliki BLU TransJ, telah terjadi 8 kasus pelecehan seksuai di bus TransJ sepanjang 2011. Sedangkan pada 2010 kasus pelecehan seksual di bus tersebut hanya 6 kasus.

"Pemberlakuan area khusus ini salah satunya untuk menekan pelecehan seksual di busway," katanya.

Area khusus wanita ini mulai diberlakukan kemarin (12/12). Penumpang perempuan diminta duduk di bagian depan bus, sementara penumpang laki-laki diminta duduk di bagian belakang.

"Awalnya memang masih pada bingung namun setelah diberi pengarahan petugas menjadi mengerti," terangnya.

Akbar menyatakan bus TransJ mencontoh keberhasilan gerbong khusus wanita yang diberlakukan KRL. Menurutnya, nantinya penumpang sendiri yang akan mengawasi pemberlakuan aturan ini. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%