detikcom
Kamis, 08/12/2011 12:20 WIB

KPK Periksa Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Sekjen Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono. Budi diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan di Deplu pada 2004-2005.

"Budi Bowoleksono, Sekjen Kemlu dipanggil sebagai saksi," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Kamis (8/12/2011).

Berdasar informasi yang dihimpun, Budi telah hadir di KPK sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Selain Budi, hari ini KPK juga memanggil pejabat lain seperti Suhana, Kasubag penyiapan anggaran Kemenlu dan PNS di kementerian itu yakni Freddy Sirait dan I Gusti Putu.

Dalam kasus ini, Mantan Sekjen Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri), Sudjadnan Parnohadiningrat, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sudjadnan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Sekjen Deplu. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar yang diadakan dari kurun waktu 2004-2005.

Penyidik KPK menjerat Sudjadnan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Johan mengatakan, KPK menduga akibat perbuatan Sudjadnan yang bertentangan dengan prosedur itu, negara dirugikan sejumlah 18 miliiar.

Sebelumnya, Sudjadnan yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia ini divonis oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama satu tahun dan delapan bulan. Majelis hakim menyatakan, Sudjadnan terbukti terlibat dalam pencairan dana negara secara ilegal. Saat itu, dia masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Luar Negeri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%