Detik.com News
Detik.com

Kamis, 08/12/2011 12:20 WIB

KPK Periksa Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Sekjen Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono. Budi diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan di Deplu pada 2004-2005.

"Budi Bowoleksono, Sekjen Kemlu dipanggil sebagai saksi," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Kamis (8/12/2011).

Berdasar informasi yang dihimpun, Budi telah hadir di KPK sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Selain Budi, hari ini KPK juga memanggil pejabat lain seperti Suhana, Kasubag penyiapan anggaran Kemenlu dan PNS di kementerian itu yakni Freddy Sirait dan I Gusti Putu.

Dalam kasus ini, Mantan Sekjen Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri), Sudjadnan Parnohadiningrat, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sudjadnan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Sekjen Deplu. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar yang diadakan dari kurun waktu 2004-2005.

Penyidik KPK menjerat Sudjadnan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Johan mengatakan, KPK menduga akibat perbuatan Sudjadnan yang bertentangan dengan prosedur itu, negara dirugikan sejumlah 18 miliiar.

Sebelumnya, Sudjadnan yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia ini divonis oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama satu tahun dan delapan bulan. Majelis hakim menyatakan, Sudjadnan terbukti terlibat dalam pencairan dana negara secara ilegal. Saat itu, dia masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Luar Negeri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%