detikcom

Kamis, 08/12/2011 12:20 WIB

KPK Periksa Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Sekjen Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono. Budi diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan di Deplu pada 2004-2005.

"Budi Bowoleksono, Sekjen Kemlu dipanggil sebagai saksi," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Kamis (8/12/2011).

Berdasar informasi yang dihimpun, Budi telah hadir di KPK sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Selain Budi, hari ini KPK juga memanggil pejabat lain seperti Suhana, Kasubag penyiapan anggaran Kemenlu dan PNS di kementerian itu yakni Freddy Sirait dan I Gusti Putu.

Dalam kasus ini, Mantan Sekjen Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri), Sudjadnan Parnohadiningrat, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sudjadnan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Sekjen Deplu. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar yang diadakan dari kurun waktu 2004-2005.

Penyidik KPK menjerat Sudjadnan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Johan mengatakan, KPK menduga akibat perbuatan Sudjadnan yang bertentangan dengan prosedur itu, negara dirugikan sejumlah 18 miliiar.

Sebelumnya, Sudjadnan yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia ini divonis oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama satu tahun dan delapan bulan. Majelis hakim menyatakan, Sudjadnan terbukti terlibat dalam pencairan dana negara secara ilegal. Saat itu, dia masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Luar Negeri.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fjr/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%
MustRead close