detikcom
Selasa, 06/12/2011 16:15 WIB

Denny: Tua atau Muda, PNS Pemilik Rekening Siluman Harus Ditindak

Anes Saputra - detikNews
Jakarta - Penemuan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya rekening mencurigakan yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS) muda tidak bisa ditolerir jika terbukti korupsi. PNS muda atau pun tua, tetap harus ditindak.

"Ditindak saja. PNS mau muda, mau tua, ditindak saja kalau korupsi. Tentu harus dibuktikan dulu," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Hal itu ia sampaikan saat ditemui usai acara "Program pengembangan eksekutif nasional (PEN)" yang diselenggarakan di Presidential Lecture, Lembaga Administrasi Negara, Jl Veteran No 10, Jakarta, Selasa (5/12/2011).

Menurut Denny, penemuan PPATK tersebut hanya salah satu indikator. Jika memang ada bukti kalau para PNS tersebut melakukan korupsi, memang harus ditindak.

"Ya ditindak," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, banyak PNS muda berusia 28 tahun yang terindikasi korupsi. Modusnya unik, bersama sang istri anak muda ini secara aktif mencoba menyamarkan dan menyembunyikan harta yang didapat secara haram.

"Ada 50 persen PNS muda kaya yang terindikasi korupsi. Perilaku koruptif para pejabat muda usia ini berdasarkan hasil analisis PPATK yang sebetulnya sudah lama dilakukan," kata Agus.

Adapun indikator kaya menurut Agus adalah bergaya hidup mewah, mempunyai barang mewah, kemudian dari jumlah rekening yang tidak wajar.

(gus/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    45%
    Kontra
    55%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel