JK Bicara Penumpukan Anggaran di Akhir Tahun

Jakarta - Penumpukan anggaran di akhir tahun karena proyek yang belum selesai ditengarai menjadi celah PNS muda untuk korupsi. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berbicara mengenai fenomena ini.

"Kuartal pertama perencanaan, paling uang muka (proyek). Umumnya begitu memang karena belanja terakhir itu pada saat proyek mau selesai. Kan jaminannya ada 10 persen, baru diambil semua," ujar JK ketika ditanya tentang penumpukan anggaran di kuartal terakhir.

Hal itu disampaikan JK usai mengisi acara Program Pengembangan Eksekutif Nasional Angkatan XIII Tahun 2011 dengan tema 'Inovasi dalam Penyelenggaraan Negara versus Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara' pada Presidential Lecture Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran No 10, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2011).

JK menambahkan, sistem proyek memang demikian adanya. Namun proyek itu juga tergantung kapan dimulainya.

"Karena sistem proyek memang begitu. Memang idealnya tergantung mulainya kapan. Kalau mulai tendernya bulan November maka itu bisa September-Oktober (belanja anggaran). Bergantung mulainya kapan. Kalau mulainya telat ya telat semua kan," jelas JK.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan menanggapi temuan PPATK tentang banyaknya PNS muda yang korupsi. PNS muda itu bisa jadi melakukan korupsi pada akhir tahun untuk menghabiskan anggaran. Sementara proyek-proyek yang ada tak kunjung kelar.

"Diteliti PNS muda itu. Apakah itu uang pribadi atau apakah ada uang penyimpangan jabatan atau karena ini akhir tahun, uang proyek dipindahkan karena tidak selesai-selesai, bisa jadi," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar ketika dikonfirmasi mengenai PNS muda yang korupsi.

Azwar kemudian mengimbau agar proyek itu dikebut di awal tahun agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun, yang bisa menjadi celah untuk melakukan korupsi. Azwar menambahkan, biasanya para PNS mulai mengerjakan proyek pada bulan April.

"Ini tidak menyalahi prinsip akuntabilitas tapi bisa dipercepat sehingga Januari-Februari orang sudah mulai kerja proyek, sehingga ada waktu 10 bulan untuk mengerjakan proyek, ini kalau uangnya dari situ (proyek)," jelas Azwar.

(nwk/vit)