detikcom
Jumat, 02/12/2011 08:23 WIB

Gerindra: Jangan Pilih Pimpinan KPK untuk Amankan Kader Parpol!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Partai Gerindra merespon keras pertemuan Setgab koalisi membahas pimpinan KPK. Gerindra berharap pemilihan ketua KPK di Komisi III DPR tidak diarahkan untuk melindungi kader parpol yang tersandung kasus korupsi.

"Pimpinan KPK untuk memberantas korupsi bukan untuk melindungi kader-kader partai yang bermasalah. Gerindra berharap agar siapapun yang dipilih dari 8 orang tersebut, bertujuan untuk memberantas korupsi habis-habisan. Memberantas koruptor dan bukan untuk melindungi anggota, kader partainya yang tersangkut korupsi," imbau anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat.

Hal ini disampaikan Martin kepada detikcom, Jumat (2/12/2011).

Gerindra sebenarnya berharap pemilihan pimpinan KPK disegerakan setelah fit and proper test usai. Namun faktanya sejumlah fraksi mengulur untuk melakukan lobi politik.

"Kuat keinginan Komisi III sebelumnya agar pemilihan dilakukan Kamis malam kemarin agar tidak masuk angin. Namun keinginan ini tidak disepakati oleh semua fraksi, terbukti digunakannya waktu tadi malam untuk lobi fraksi seperti Setgab yang menggunakan waktu semalam untuk menyatukan sikap memilih 4 dari 8 orang capim KPK tersebut," keluh Martin.

Namun Gerindra tetap meyakini mitra di DPR akan mengambil keputusan bijak terkait pimpinan KPK. Gerindra sendiri sudah pasti mendukung Bambang Widjojanto dan Yunus Husein menjadi pimpinan KPK. Dua lainnya, boleh ditawar.

"Gerindra sudah menetapkan Bambang dan Yunus dan tinggal menentukan dua orang lagi,"tutupnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%