detikcom
Rabu, 30/11/2011 16:02 WIB

Proyek CIS-RISI PLN Sempat akan Didanai Bank Dunia

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006 berujung korupsi. Siapa sangka, proyek ini ternyata pernah akan didanai oleh Bank Dunia.

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek itu dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono. Agenda sidang ini adalah pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2011).

"Proyek CIS-RISI ini dapat restu dari Bank Dunia sebesar 39 juta dollar," kata Eddie.

Namun kucuran itu urung dilakukan karena terjadi krisis. PLN pun tak jadi mendapatkan dana itu.

Salah satu latar belakang kehadiran proyek ini juga karena adanya rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik. Jelang rencana kenaikan itu, PLN sempat dihantam dengan adanya isu penggelapan sebesar Rp 6 miliar yang dilakukan oleh oknum pegawai PLN.

"Berita itu sangat memukul dalam kenaikan TDL. Saya anggap sistem informasi mutlak diperlukan," tandasnya.

Diketahui, Eddie Widiono Suwondho didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006. Direktur Utama PT PLN 2001-2008 itu diancam hukuman penjara selama 20 tahun. Eddie telah membuat negara merugi hingga Rp 46,18 miliar.

Perintah penunjukan langsung Eddie tersebut dinilai tak sesuai Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai proyek outsourcing tahun 2004-2006 semestinya hanya Rp 92,2 milliar bukan Rp 137,1 miliar. Selisih nilai proyek sebanyak Rp 46,1 miliar telah memperkaya Gani Abdul Gani selaku bos Netway.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%