Selasa, 29/11/2011 10:59 WIB

KPK Periksa 4 Eks Dirut Pertamina terkait Suap Innospec

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Lama tak muncul ke permukaan, pengusutan kasus suap Innospec oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka. Tak tanggung-tanggung, hari ini KPK memeriksa empat mantan Dirut Pertamina sekaligus.

Empat mantan petinggi pertamina itu adalah Widya Purnama, Ari Hermanto, Baihaki Hakim, Arifin Nawawi. Selain keempatnya, mantan Wakil Dirut Iin Arifin Takhyan juga diperiksa. Datang secara terpisah, kelimanya sudah hadir di kantor KPK.

Berdasar informasi yang dihimpun, lima orang itu diperiksa KPK terkait pengusutan kasus Innospec. Hal ini juga dibenarkan oleh pengacara dari 5 orang itu, Dodi Abdul Kadir.

"Saya mengadvokasi direksi Pertamina. Semuanya. Iya diperiksa terkait kasus gratifikasi pengadaan TEL," tutur Dodi kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (29/11/2011).

Pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai pemeriksaan lima mantan petinggi Pertamina ini. Selama ini diketahui kasus itu berada di level penyelidikan.

Pengusutan kasus ini berawal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengajak KPK menguak kasus penyuapan pejabat migas Indonesia oleh Innospec Ltd. Perusahaan energi asal Inggris itu terbukti menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia untuk memperlancar penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia.

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan sanksi denda hingga US$ 12,7 juta karena produsen zat tambahan bahan bakar TEL itu terbukti menyuap sejumlah pejabat migas Indonesia hingga US$ 8 juta. Suap itu diberikan agar Indonesia menunda penerapan bensin bebas timbal yang mestinya
sudah dilakukan sejak tahun 1999.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%