Detik.com News
Detik.com

Selasa, 29/11/2011 10:59 WIB

KPK Periksa 4 Eks Dirut Pertamina terkait Suap Innospec

Fajar Pratama - detikNews
KPK Periksa 4 Eks Dirut Pertamina terkait Suap Innospec
Jakarta - Lama tak muncul ke permukaan, pengusutan kasus suap Innospec oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka. Tak tanggung-tanggung, hari ini KPK memeriksa empat mantan Dirut Pertamina sekaligus.

Empat mantan petinggi pertamina itu adalah Widya Purnama, Ari Hermanto, Baihaki Hakim, Arifin Nawawi. Selain keempatnya, mantan Wakil Dirut Iin Arifin Takhyan juga diperiksa. Datang secara terpisah, kelimanya sudah hadir di kantor KPK.

Berdasar informasi yang dihimpun, lima orang itu diperiksa KPK terkait pengusutan kasus Innospec. Hal ini juga dibenarkan oleh pengacara dari 5 orang itu, Dodi Abdul Kadir.

"Saya mengadvokasi direksi Pertamina. Semuanya. Iya diperiksa terkait kasus gratifikasi pengadaan TEL," tutur Dodi kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (29/11/2011).

Pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai pemeriksaan lima mantan petinggi Pertamina ini. Selama ini diketahui kasus itu berada di level penyelidikan.

Pengusutan kasus ini berawal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengajak KPK menguak kasus penyuapan pejabat migas Indonesia oleh Innospec Ltd. Perusahaan energi asal Inggris itu terbukti menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia untuk memperlancar penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia.

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan sanksi denda hingga US$ 12,7 juta karena produsen zat tambahan bahan bakar TEL itu terbukti menyuap sejumlah pejabat migas Indonesia hingga US$ 8 juta. Suap itu diberikan agar Indonesia menunda penerapan bensin bebas timbal yang mestinya
sudah dilakukan sejak tahun 1999.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%