detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 11:28 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 28/11/2011 16:08 WIB

NasDem Terancam Gagal Ikut Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai baru yang lolos verifikasi awal badan hukum parpol di Kemenkum HAM belum tentu mengikuti pemilu 2014. Karena verifikasi awal yang meloloskan Partai NasDem sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam UU.

Batas waktu verifikasi parpol ditetapkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Parpol peserta pemilu harus selesai diverifikasi 2,5 tahun sebelum pemilu. Sementara saat ini NasDem yang lolos verifikasi awal sudah melewati masa 2,5 tahun sebelum pemilu, ditambah verifikasi peserta pemilu di KPU yang belum dimulai.

"Ya itu konsekuensinya (NasDem terganjal). Penjelasan Kemenkum HAM mereka menambah waktu karena putusan MK. Harusnya Kemenkum HAM memutuskan waktu berdasarkan UU, jadi ini melanggar UU," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Taufik Hidayat, kepada wartawan disela-sela rapat Komisi II DPR dengan Menkum HAM, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2011).

Menurutnya hal ini sepenuhnya kesalahan Kemenkum HAM. Karena melaksanakan verifikasi parpol berdasar putusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU Parpol. Namun Kemenkum HAM tidak cermat karena MK tidak membatalkan batas waktu 2,5 tahun batasan parpol diverifikasi sebelum pemilu.

"Sumber masalah ada di Kemenkum HAM. Kemenkum HAM harus klarifikasi itu di depan masyarakat. Ya itu perkembangan lebih lanjut sejauh mana data yang dimiliki Kemenkum HAM nanti akan kita lihat apa ada jalan keluarnya," tuturnya.

Kemenkum HAM tak mau disalahkan. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, semua proses sudah tepat. Kalau ada kegagalan NasDem ikut pemilu itu karena ada verifikasi lanjutan di KPU.

"Kewenangan Kemenkum HAM terkait dengan parpol hanya sebagai pihak yang melahirkan subyek yang berbadan hukum. Terdapat perbedaan antara rezim hukum yang mengatur pendirian badan hukum partai politik yang menjadi kewenangan Kemenkum HAM dan rezim hukum pemilihan umum yang menjadi kewenangan Komisi pemilihan umum," tutur Amir saat dikonfirmasi wartawan.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%