detikcom

Senin, 28/11/2011 16:08 WIB

NasDem Terancam Gagal Ikut Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai baru yang lolos verifikasi awal badan hukum parpol di Kemenkum HAM belum tentu mengikuti pemilu 2014. Karena verifikasi awal yang meloloskan Partai NasDem sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam UU.

Batas waktu verifikasi parpol ditetapkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Parpol peserta pemilu harus selesai diverifikasi 2,5 tahun sebelum pemilu. Sementara saat ini NasDem yang lolos verifikasi awal sudah melewati masa 2,5 tahun sebelum pemilu, ditambah verifikasi peserta pemilu di KPU yang belum dimulai.

"Ya itu konsekuensinya (NasDem terganjal). Penjelasan Kemenkum HAM mereka menambah waktu karena putusan MK. Harusnya Kemenkum HAM memutuskan waktu berdasarkan UU, jadi ini melanggar UU," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Taufik Hidayat, kepada wartawan disela-sela rapat Komisi II DPR dengan Menkum HAM, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2011).

Menurutnya hal ini sepenuhnya kesalahan Kemenkum HAM. Karena melaksanakan verifikasi parpol berdasar putusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU Parpol. Namun Kemenkum HAM tidak cermat karena MK tidak membatalkan batas waktu 2,5 tahun batasan parpol diverifikasi sebelum pemilu.

"Sumber masalah ada di Kemenkum HAM. Kemenkum HAM harus klarifikasi itu di depan masyarakat. Ya itu perkembangan lebih lanjut sejauh mana data yang dimiliki Kemenkum HAM nanti akan kita lihat apa ada jalan keluarnya," tuturnya.

Kemenkum HAM tak mau disalahkan. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, semua proses sudah tepat. Kalau ada kegagalan NasDem ikut pemilu itu karena ada verifikasi lanjutan di KPU.

"Kewenangan Kemenkum HAM terkait dengan parpol hanya sebagai pihak yang melahirkan subyek yang berbadan hukum. Terdapat perbedaan antara rezim hukum yang mengatur pendirian badan hukum partai politik yang menjadi kewenangan Kemenkum HAM dan rezim hukum pemilihan umum yang menjadi kewenangan Komisi pemilihan umum," tutur Amir saat dikonfirmasi wartawan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%