Minggu, 27/11/2011 08:10 WIB

Manusia Pohon Ramaikan Parade Lingkungan Hidup

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Parade: Febrina S/detikcom
Jakarta - Suasana ramai tampak di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini, Minggu (27/11/2011). Penyebabnya adalah penyelenggaraan parade lingkungan hidup yang bertemakan 'Festreeval Parade Cinta Pohon'.

Parade ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan salah satu perusahaan pertambangan asing yang ada di Indonesia. Peserta parade adalah ratusan anak SD dari seluruh Jakarta.

Rencananya anak-anak SD ini akan berjalan dari Balai Kota DKI Jakarta hingga Bundaran HI. Kostum yang mereka gunakan pun terbilang unik, yaitu kostum pohon dan bunga matahari.

Anak-anak ini membawa spanduk bertuliskan 'Pohon = Solusi Atasi Polusi', dengan ukuran 2 x 1 meter. Selain itu, mereka juga membawa gagang pohon warna coklat dengan poster warna hijau di bagian atas gagang yang bertuliskan 'Selamatkan Pohon, Selamatkan Flora dan Fauna'.

Acara parade dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke), yang mengenakan kaos putih dengan tulisan tema acara di bagian depan. Turut hadir pula Menteri Kehutanan Zulkfili Hasan.

"Sukses tanam pohon di Jakarta, semua harus menjaga hutan, selamat berparade untuk anak-anak," kata Foke saat membuka parade.

Selain kegiatan tersebut, Balai Kota Jakarta juga diramaikan oleh aksi peringatan hari HIV / AIDS sedunia. Keramaian ini menyebabkan Jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Thamrin macet. Sebagian jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Kedubes Amerika Serikat hingga ke Balai Kota DKI Jakarta digunakan untuk aksi tersebut.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%