detikcom
Jumat, 25/11/2011 10:27 WIB

Demo di Batam Ricuh Lagi, Aparat Tembaki Buruh dengan Peluru Karet foto

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Batam - Ribuan buruh pada hari Jumat ini kembali turun ke jalan untuk mengepung kantor Walikota Batam. Aksi demo lagi-lagi ricuh. Polisi menembaki buruh dengan peluru karet dan gas air mata.

Penembakan ini terjadi pada Jumat (25/11/2011), pukul 09.00 WIB saat ribuan buruh kembali berkonsentrasi di luar kantor Walikota Batam, Jl Engku Putri I, Batam. Tembakan aparat ini terjadi karena buruh mencoba merapat sampai ke batas pagar kantor tersebut.

Gerakan buruh yang mencoba merapat ini lantas dihujani tembakan dengan peluru karet dan tembakan gas air mata oleh polisi. Tembakan itu berasal dari anggota Brimob Polda Kepri yang membuat buruh menjauh dari kantor tersebut. Suara letusan senjata pagi ini kembali menggema di Kota Batam.

"Kita pagi ini tidak ada melakukan tindakan anarkis. Kita hanya ingin minta kepastian soal kenaikan upah kami. Tapi begitu mau merapat saja, polisi sudah duluan menembaki kami," ujar Imron, salah seorang buruh yang dihubungi detikcom.

Kendati polisi masih melakukan penembakan gas air mata, imbuh Imron, membuat buruh menghindar. "Namun bukan berarti kami harus bubar," jelas dia.

Mereka masih menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk berkonesentrasi kembali di kantor walikota. Menurut Imron, pagi ini sudah ada sekitar 2 ribu buruh yang merapat ke kantor walikota.

"Kita harapkan teman-teman lainnya hari ini akan bergabung kembali untuk menuntut rekan-rekan kami yang ditahan Polda Kepri," jelas Imron.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%