Sabtu, 19/11/2011 02:15 WIB

Dirjen HAKI Bantah Menyalahgunakan Wewenang dalam Kasus Sritex

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pengacara PT Delta Merin Dunia Textil (DuniaTex), OC Kaligis mengancam akan melaporkan PT SriTex dan Dirjen HAKI ke polisi. Dirjen HAKI dinilai menyalahgunakan wewenang. Namun hal ini dibantah oleh Dirjen HAKI Kemenkum HAM, Ahmad M Ramli.

Ahmad mengaku tidak tahu-menahu bila ada sengketa antara PT Delta Merin Dunia Textil dengan PT SriTex hak cipta kain dengan motif garis benang kuning.

"Pada saat proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya tanda daftar ciptaan Direktorat Jenderal HKI tidak pernah mengetahui adanya konflik antara PT SriTex dan DuniaTex kami mengetahui hal tersebut setelah adanya gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga," ujar Ahmad Ramli dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (19/11/2011).

Berikut keterangan yang disampaikan Ahmad M Ramli terkait kasus tersebut.

1. Bahwa yang didaftarkan oleh PT SriTex adalah Hak Cipta seni berupa garis kuning pada kain yang termasuk ke dalam rezim Hak Cipta .

2. Bahwa Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban. Sesuai UU No. 19 tahun 2002 proses pendaftaran ini sama sekali tidak melalui pemeriksaan substantif dan pengumuman. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan pendaftaran merek yang menganut stelsel konstitutif yang mengharuskan adanya pemeriksaan substantif dan stelahnya dilakukan pengumuman untuk menampung adanya oposisi.

3. Karena pendaftaran Hak Cipta tidak memerlukan pemeriksaan substantif dan pengumuman, maka prosesnya dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat, apalagi saat ini DJHKI telah menerapkan sistem e-filing dan program pelayanan prima, jika memenuhi persyaratan administratif maka pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan dalam hitungan hari. hal yang sama juga kami sedang laksanakan untuk membantu pendaftaran Hak Cipta dari Perguruan Tinggi.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%