detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 22:34 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 19/11/2011 02:15 WIB

Dirjen HAKI Bantah Menyalahgunakan Wewenang dalam Kasus Sritex

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pengacara PT Delta Merin Dunia Textil (DuniaTex), OC Kaligis mengancam akan melaporkan PT SriTex dan Dirjen HAKI ke polisi. Dirjen HAKI dinilai menyalahgunakan wewenang. Namun hal ini dibantah oleh Dirjen HAKI Kemenkum HAM, Ahmad M Ramli.

Ahmad mengaku tidak tahu-menahu bila ada sengketa antara PT Delta Merin Dunia Textil dengan PT SriTex hak cipta kain dengan motif garis benang kuning.

"Pada saat proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya tanda daftar ciptaan Direktorat Jenderal HKI tidak pernah mengetahui adanya konflik antara PT SriTex dan DuniaTex kami mengetahui hal tersebut setelah adanya gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga," ujar Ahmad Ramli dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (19/11/2011).

Berikut keterangan yang disampaikan Ahmad M Ramli terkait kasus tersebut.

1. Bahwa yang didaftarkan oleh PT SriTex adalah Hak Cipta seni berupa garis kuning pada kain yang termasuk ke dalam rezim Hak Cipta .

2. Bahwa Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban. Sesuai UU No. 19 tahun 2002 proses pendaftaran ini sama sekali tidak melalui pemeriksaan substantif dan pengumuman. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan pendaftaran merek yang menganut stelsel konstitutif yang mengharuskan adanya pemeriksaan substantif dan stelahnya dilakukan pengumuman untuk menampung adanya oposisi.

3. Karena pendaftaran Hak Cipta tidak memerlukan pemeriksaan substantif dan pengumuman, maka prosesnya dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat, apalagi saat ini DJHKI telah menerapkan sistem e-filing dan program pelayanan prima, jika memenuhi persyaratan administratif maka pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan dalam hitungan hari. hal yang sama juga kami sedang laksanakan untuk membantu pendaftaran Hak Cipta dari Perguruan Tinggi.Next

Halaman 1 2 3

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(her/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%