detikcom
Jumat, 18/11/2011 12:49 WIB

SK Gubernur DKI Terbit, Tarif Kopaja AC Resmi Rp 5 Ribu

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Pengelola Kopaja AC boleh bernafas lega dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang Tarif Angkutan Umum Bus Sedang Non-Ekonomi. Dalam SK tersebut, diputuskan bahwa tarif Kopaja AC dengan nomor S-13 jurusan Ragunan-Grogol tersebut sebesar Rp 5 ribu.

"Ya benar sudah keluar SK-nya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Pristono mengatakan, SK tersebut sudah keluar sejak 2 minggu lalu tepatnya tanggal 7 November. Dengan penerapan tarif ini, Dishub berharap pengelola semakin serius mengelola Kopaja AC. Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan dapat dirasakan penumpang.

"Dengan kenaikan tarif ini, Kopaja AC sudah bisa berinvestasi untuk terus meningkatkan kualitas. Sehingga tidak ada alasan lagi kurang biaya untuk operasional dan perawatan armada Kopaja AC," sambungnya.

Pristono mengakui tarif terdahulu yakni Rp 2 ribu belum cukup untuk biaya perawatan. Dengan adanya kenaikan ini diharapkan pengelola tidak lagi mengalami kerugian.

"Dulu kalau cuma Rp 2 ribu memang kurang. Lama-lama mereka bisa rugi. Jadi kami setuju mereka ajukan kenaikan tarif," tambahnya.

Kopaja AC sudah diluncurkan sejak 29 Juli 2011. Selama tahap ujicoba, Kopaja AC memiliki tarif Rp 2 ribu. Namun karena alasan operasional, pihak pengelola Kopaja mengajukan kenaikan tarif sebesar Rp 6 ribu dan akhirnya disepakati sebesar Rp 5 ribu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lia/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%