Jumat, 18/11/2011 12:49 WIB

SK Gubernur DKI Terbit, Tarif Kopaja AC Resmi Rp 5 Ribu

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Pengelola Kopaja AC boleh bernafas lega dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang Tarif Angkutan Umum Bus Sedang Non-Ekonomi. Dalam SK tersebut, diputuskan bahwa tarif Kopaja AC dengan nomor S-13 jurusan Ragunan-Grogol tersebut sebesar Rp 5 ribu.

"Ya benar sudah keluar SK-nya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Pristono mengatakan, SK tersebut sudah keluar sejak 2 minggu lalu tepatnya tanggal 7 November. Dengan penerapan tarif ini, Dishub berharap pengelola semakin serius mengelola Kopaja AC. Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan dapat dirasakan penumpang.

"Dengan kenaikan tarif ini, Kopaja AC sudah bisa berinvestasi untuk terus meningkatkan kualitas. Sehingga tidak ada alasan lagi kurang biaya untuk operasional dan perawatan armada Kopaja AC," sambungnya.

Pristono mengakui tarif terdahulu yakni Rp 2 ribu belum cukup untuk biaya perawatan. Dengan adanya kenaikan ini diharapkan pengelola tidak lagi mengalami kerugian.

"Dulu kalau cuma Rp 2 ribu memang kurang. Lama-lama mereka bisa rugi. Jadi kami setuju mereka ajukan kenaikan tarif," tambahnya.

Kopaja AC sudah diluncurkan sejak 29 Juli 2011. Selama tahap ujicoba, Kopaja AC memiliki tarif Rp 2 ribu. Namun karena alasan operasional, pihak pengelola Kopaja mengajukan kenaikan tarif sebesar Rp 6 ribu dan akhirnya disepakati sebesar Rp 5 ribu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lia/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%