Jumat, 18/11/2011 11:36 WIB

Kepala Rutan Salemba Dicopot

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kepala Rutan (Karutan) Salemba, Slamet Prihantara dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Karutan Kelas I Medan, Thurman Hutapea. Pergantian ini dinilai sebagai rotasi biasa, dan tidak terkait dengan video sel mewah di Rutan Salemba.

"Tidak ada kaitannya dengan video itu. Ini murni rotasi karena Karutan sebelumnya dipromosikan dari eselon III A," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sihabudin, saat dihubungi wartawan, Jumat (18/11/2011).

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) pergantian Karutan Salemba telah diteken pada 10 Oktober 2011 lalu. Sedangkan pelantikan baru digelar pagi ini.

"Tetapi pelantikannya baru dilakukan pagi tadi," ucapnya.

Sihabudin berharap Karutan yang baru dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap 300 narapidana di Rutan Salemba.

"Tertibkan Rutan, larangan membawa handphone harus dipertegas. Segala pengawasan dioptimalkan juga dengan menindak tegas bagi yang kedapatan melanggar aturan," terangnya.

Sihabudin menambahkan, sistem pengawasan dan pengaman Rutan Salemba sudah optimal. Namun dia mengakui kurangnya personel petugas rutan.

"Saat ini di Rutan Salemba hanya memiliki sekitar 30 petugas. Regu piket mengamankan pintu utama, dan tiap blok di Rutan termasuk pemasangan kamera CCTV yang langsung tersambung di monitor pengawasan," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%