detikcom
Jumat, 18/11/2011 11:36 WIB

Kepala Rutan Salemba Dicopot

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kepala Rutan (Karutan) Salemba, Slamet Prihantara dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Karutan Kelas I Medan, Thurman Hutapea. Pergantian ini dinilai sebagai rotasi biasa, dan tidak terkait dengan video sel mewah di Rutan Salemba.

"Tidak ada kaitannya dengan video itu. Ini murni rotasi karena Karutan sebelumnya dipromosikan dari eselon III A," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sihabudin, saat dihubungi wartawan, Jumat (18/11/2011).

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) pergantian Karutan Salemba telah diteken pada 10 Oktober 2011 lalu. Sedangkan pelantikan baru digelar pagi ini.

"Tetapi pelantikannya baru dilakukan pagi tadi," ucapnya.

Sihabudin berharap Karutan yang baru dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap 300 narapidana di Rutan Salemba.

"Tertibkan Rutan, larangan membawa handphone harus dipertegas. Segala pengawasan dioptimalkan juga dengan menindak tegas bagi yang kedapatan melanggar aturan," terangnya.

Sihabudin menambahkan, sistem pengawasan dan pengaman Rutan Salemba sudah optimal. Namun dia mengakui kurangnya personel petugas rutan.

"Saat ini di Rutan Salemba hanya memiliki sekitar 30 petugas. Regu piket mengamankan pintu utama, dan tiap blok di Rutan termasuk pemasangan kamera CCTV yang langsung tersambung di monitor pengawasan," jelasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%