detikcom
Kamis, 17/11/2011 19:21 WIB

Humas KemenPAN RB: Eselon III & IV Dipangkas, Pejabat Difungsionalkan

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sedang
menggodok rencana memangkas pejabat eselon III dan IV. Nantinya para pejabat itu akan dijadikan pejabat fungsional.

"Memang diarahkan ke arah sana. Yang teknis di eselon III dan IV akan dihilangkan dan
akan dijadikan fungsional. Tapi eselon III dan IV di kesekretariatan yang melakukan
pelayanan administrasi masih," kata Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPAN RB Gatot Sugiharto.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Gatot, Kamis (17/11/2011):

Jabatan eselon III dan IV akan dipangkas? Lalu dikemanakan pejabat tersebut?

Memang diarahkan ke arah sana. Yang teknis di eselon III dan IV akan dihilangkan dan akan dijadikan fungsional. Tapi eselon III dan IV di kesekretariatan yang melakukan pelayanan administrasi masih.

Jadi yang ada nantinya hanya pejabat eselon I dan II serta langsung pejabat fungsional.
Sehingga pejabat fungsionalnya ditambah. Pejabat fungsional lebih diperlukan. Berbeda dengan di kesekretariatan yang masih membutuhkan eselon III dan IV.

Ada berapa banyak pejabat eselon III dan IV di kementerian?Next

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%