detikcom

Senin, 14/11/2011 08:24 WIB

Seram! Jakarta Segera Tenggelam

Buah Kengawuran Tanpa Sanksi Setimpal

M. Rizal - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pengelolaan tata kota Jakarta tidak terurus dengan baik dan teliti. Bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan membiarkan begitu saja pembangunan sejumlah properti baik untuk perumahan dan industri yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Pengelolaan tata kota yang buruk itulah yang menjadi salah satu penyebab amblasnya tanah di Jakarta.Temuan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) membuktikan kawasan industri berdampak besar terhadap amblasan tanah. Pengamatan JCDS menujukkan bagian Utara di Jakarta mengalami amblasan yang lebih besar dari bagian selatan Jakarta.

"Kawasan industri yang menggunakan banyak air tanah seperti di Cengkareng dan Pulogadung pun terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan muka tanah (land subsidence)," kata Sawarendro, Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu anggota Konsorsium JCDS pada detik+.

Fenomena terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan yang akan membuat beberapa wilayah di Jakarta amblas dan banjir. Semakin hari, muka laut semakin lebih tinggi dibandingkan dengan muka daratan. Trend amblesan dan perubahan iklim semakin meresahkan.

"20-30 Tahun ke depan jika kita tidak melakukan sesuatu bisa dipastikan sebagian besar wilayah utara Jakarta akan tergenang air," tegas Sawarendro.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah mengatakan, rentannya penurunan tanah di Jakarta disebabkan lahan yang labil dan berpotensi abrasi oleh karena minimnya lahan konservasi sebagai pelindung pantai.

Green belt atau sabuk hijau seperti hutan bakau (mangrove) ini sebenarnya yang mampu menjaga kestabilan lahan dan mencegah abrasi, menahan masuknya air laut ke air tanah (intrusi), mencegah air laut pasang (rob), menahan angin laut ke darat, menetralisir limbah dan menjaga kehidupan biota laut.Next

Halaman 1 2 3

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iy/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%