detikcom
Jumat, 11/11/2011 13:34 WIB

Bupati Sukoharjo Dukung Perangkat Desa Surati SBY Soal RUU Desa

Muchus Budi R. - detikNews
Foto: Muchus (detikcom)
Sukoharjo - Ratusan perangkat desa di Sukoharjo mendatangi kantor bupati dan kantor DPRD Sukoharjo. Mereka meminta dukungan untuk menyurati Presiden SBY agar pemerintah segera mengirimkan RUU Desa ke DPR. Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo seketika langsung mendukungnya.

Ratusan perangkat desa tersebut semula berkumpul di halaman kantor Bupati Sukoharjo, Jumat (11/11/2011) pagi. Tujuan mereka hendak menemui Bupati Sukoharjo, Wardoyo. Namun staf pemkab mengatakan bupati sedang berada di kantor DPRD.

Selanjutnya mereka beramai-ramai menuju kantor DPRD yang berjarak sekitar 2 km. Ikut serta dalam rombongan itu adalah Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR yang juga menjadi penasehat utama di Persatuan Rakyat Desa Seluruh Nusantara (Parade Nusantara).

Di halaman DPRD, mereka ditemui Bupati Wardoyo dan Ketua DPRD Dwi Jatmoko. Mereka meminta bupati dan ketua DPRD mendukung para perangkat desa, untuk mendesak Presiden SBY agar segera mengirim RUU Desa ke DPR.

Mereka menegaskan pengesahan UU Desa adalah janji SBY menjelang Pilpres saat Kongres Parade Nusantara di Solo tahun 2009 lalu. Namun hingga sekarang janji itu tidak pernah dipenuhi, karena tidak ada tanda-tanda pemerintah berinisiatif mengirimkan RUU Desa ke DPR.

Mendengar desakan itu, Wardoyo dan Dwi Jatmoko seketika langsung mengiyakan untuk memberikan dukungan. Dua politisi asal PDIP itu mengatakan SBY harus memenuhi janji-janjinya.

Wardoyo dan Dwi Jatmoko langsung membubuhkan tanda tangannya dalam surat yang telah disiapkan oleh para perangkat desa. Surat itu selanjutnya akan dikirimkan kepada Presiden SBY untuk menagih janji kampanye.

Pada aksi tersebut, pimpinan Paguyuban Perangkat Desa Sukoharjo, Agus Tri Raharjo, memaparkan para perangkat desa se-Indonesia telah berkali-kali mendesak pemerintah agar segera mengirimkan RUU Desa yang dalam Prolegnas 2010 dan 2011. Namun pemerintah lamban bergerak.

Menurut Agus, jika pemerintah tetap tidak menggubris mereka, para perangkat desa berencana memboikot program e-KTP. Sedangkan dalam orasinya, Budiman Sudjatmiko menegaskan jika dalam masa persidangan mendatang pemerintah juga tidak mengirimkan RUU Desa, dia akan menggalang dukungan anggota parlemen agar RUU Desa menjadi inisiatif DPR.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mbr/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%