Jumat, 11/11/2011 13:34 WIB

Bupati Sukoharjo Dukung Perangkat Desa Surati SBY Soal RUU Desa

Muchus Budi R. - detikNews
Foto: Muchus (detikcom)
Sukoharjo - Ratusan perangkat desa di Sukoharjo mendatangi kantor bupati dan kantor DPRD Sukoharjo. Mereka meminta dukungan untuk menyurati Presiden SBY agar pemerintah segera mengirimkan RUU Desa ke DPR. Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo seketika langsung mendukungnya.

Ratusan perangkat desa tersebut semula berkumpul di halaman kantor Bupati Sukoharjo, Jumat (11/11/2011) pagi. Tujuan mereka hendak menemui Bupati Sukoharjo, Wardoyo. Namun staf pemkab mengatakan bupati sedang berada di kantor DPRD.

Selanjutnya mereka beramai-ramai menuju kantor DPRD yang berjarak sekitar 2 km. Ikut serta dalam rombongan itu adalah Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR yang juga menjadi penasehat utama di Persatuan Rakyat Desa Seluruh Nusantara (Parade Nusantara).

Di halaman DPRD, mereka ditemui Bupati Wardoyo dan Ketua DPRD Dwi Jatmoko. Mereka meminta bupati dan ketua DPRD mendukung para perangkat desa, untuk mendesak Presiden SBY agar segera mengirim RUU Desa ke DPR.

Mereka menegaskan pengesahan UU Desa adalah janji SBY menjelang Pilpres saat Kongres Parade Nusantara di Solo tahun 2009 lalu. Namun hingga sekarang janji itu tidak pernah dipenuhi, karena tidak ada tanda-tanda pemerintah berinisiatif mengirimkan RUU Desa ke DPR.

Mendengar desakan itu, Wardoyo dan Dwi Jatmoko seketika langsung mengiyakan untuk memberikan dukungan. Dua politisi asal PDIP itu mengatakan SBY harus memenuhi janji-janjinya.

Wardoyo dan Dwi Jatmoko langsung membubuhkan tanda tangannya dalam surat yang telah disiapkan oleh para perangkat desa. Surat itu selanjutnya akan dikirimkan kepada Presiden SBY untuk menagih janji kampanye.

Pada aksi tersebut, pimpinan Paguyuban Perangkat Desa Sukoharjo, Agus Tri Raharjo, memaparkan para perangkat desa se-Indonesia telah berkali-kali mendesak pemerintah agar segera mengirimkan RUU Desa yang dalam Prolegnas 2010 dan 2011. Namun pemerintah lamban bergerak.

Menurut Agus, jika pemerintah tetap tidak menggubris mereka, para perangkat desa berencana memboikot program e-KTP. Sedangkan dalam orasinya, Budiman Sudjatmiko menegaskan jika dalam masa persidangan mendatang pemerintah juga tidak mengirimkan RUU Desa, dia akan menggalang dukungan anggota parlemen agar RUU Desa menjadi inisiatif DPR.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mbr/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%