Rabu, 09/11/2011 12:23 WIB

Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Pemerintah baru saja memberikan gelar pahlawan nasional kepada 7 tokoh nasional. Namun hingga kini, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), belum semua diberikan gelar yang sama.

"Harusnya seluruh anggota BPUPKI dan PPKI otomatis diberi gelar pahlawan," kata mantan Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/11/2011).

Menurut Fatwa, BPUPKI dan PPKI adalah cikal bakal berdirinya Republik Indonesia.
Dia mengatakan, 63 orang anggota BPUPKI dan 21 orang anggota PPKI juga merepresentasikan semua daerah, golongan dan aliran yang ada di Indonesia.

"Mereka semua founding fathers. Jadi bukan Soekarno-Hatta saja yang founding fathers," ujar Fatwa yang dididik langsung oleh para tokoh pergerakan nasional ini.

Fatwa mengakui sebagian anggota BPUPKI dan PPKI sudah ada yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Namun, katanya, pemerintah harus memberikan kepada semua anggota dua badan yang didirikan menjelang kemerdekaan RI itu.

"Tentu bagi anggota yang pindah kewarganegaraan tidak perlu diberikan," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(lrn/fay)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%