Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/11/2011 12:23 WIB

Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan
Jakarta - Pemerintah baru saja memberikan gelar pahlawan nasional kepada 7 tokoh nasional. Namun hingga kini, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), belum semua diberikan gelar yang sama.

"Harusnya seluruh anggota BPUPKI dan PPKI otomatis diberi gelar pahlawan," kata mantan Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/11/2011).

Menurut Fatwa, BPUPKI dan PPKI adalah cikal bakal berdirinya Republik Indonesia.
Dia mengatakan, 63 orang anggota BPUPKI dan 21 orang anggota PPKI juga merepresentasikan semua daerah, golongan dan aliran yang ada di Indonesia.

"Mereka semua founding fathers. Jadi bukan Soekarno-Hatta saja yang founding fathers," ujar Fatwa yang dididik langsung oleh para tokoh pergerakan nasional ini.

Fatwa mengakui sebagian anggota BPUPKI dan PPKI sudah ada yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Namun, katanya, pemerintah harus memberikan kepada semua anggota dua badan yang didirikan menjelang kemerdekaan RI itu.

"Tentu bagi anggota yang pindah kewarganegaraan tidak perlu diberikan," ujarnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lrn/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%