Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/11/2011 12:23 WIB

Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan
Jakarta - Pemerintah baru saja memberikan gelar pahlawan nasional kepada 7 tokoh nasional. Namun hingga kini, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), belum semua diberikan gelar yang sama.

"Harusnya seluruh anggota BPUPKI dan PPKI otomatis diberi gelar pahlawan," kata mantan Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/11/2011).

Menurut Fatwa, BPUPKI dan PPKI adalah cikal bakal berdirinya Republik Indonesia.
Dia mengatakan, 63 orang anggota BPUPKI dan 21 orang anggota PPKI juga merepresentasikan semua daerah, golongan dan aliran yang ada di Indonesia.

"Mereka semua founding fathers. Jadi bukan Soekarno-Hatta saja yang founding fathers," ujar Fatwa yang dididik langsung oleh para tokoh pergerakan nasional ini.

Fatwa mengakui sebagian anggota BPUPKI dan PPKI sudah ada yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Namun, katanya, pemerintah harus memberikan kepada semua anggota dua badan yang didirikan menjelang kemerdekaan RI itu.

"Tentu bagi anggota yang pindah kewarganegaraan tidak perlu diberikan," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lrn/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%