Rabu, 09/11/2011 12:23 WIB

Semua Anggota BPUPKI & PPKI Harus Diberi Gelar Pahlawan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Pemerintah baru saja memberikan gelar pahlawan nasional kepada 7 tokoh nasional. Namun hingga kini, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), belum semua diberikan gelar yang sama.

"Harusnya seluruh anggota BPUPKI dan PPKI otomatis diberi gelar pahlawan," kata mantan Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/11/2011).

Menurut Fatwa, BPUPKI dan PPKI adalah cikal bakal berdirinya Republik Indonesia.
Dia mengatakan, 63 orang anggota BPUPKI dan 21 orang anggota PPKI juga merepresentasikan semua daerah, golongan dan aliran yang ada di Indonesia.

"Mereka semua founding fathers. Jadi bukan Soekarno-Hatta saja yang founding fathers," ujar Fatwa yang dididik langsung oleh para tokoh pergerakan nasional ini.

Fatwa mengakui sebagian anggota BPUPKI dan PPKI sudah ada yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Namun, katanya, pemerintah harus memberikan kepada semua anggota dua badan yang didirikan menjelang kemerdekaan RI itu.

"Tentu bagi anggota yang pindah kewarganegaraan tidak perlu diberikan," ujarnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(lrn/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%