detikcom
Kamis, 03/11/2011 15:15 WIB

Tifatul, Zulkifli & Sultan Belum Lapor Gratifikasi Nikahan Anak ke KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Tiga pejabat negara, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menhut Zulkifli Hasan dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menikahkan putra-putrinya beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum ada yang melaporkan gratifikasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Per kemarin (2 November 2011), belum lapor penerimaan gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK M Jasin lewat pesan singkat, Kamis (3/11/2011). Jasin baru mendapat laporan dari anak buahnya Direktur Gratifikasi M Sigit.

Ditambahkan Jasin, Tifatul sempat memberitahukan tentang rencana pernikahan putrinya. Namun, belum ada laporan lagi setelah acara tersebut berlangsung.

Sementara itu, KPK memberikan batas waktu bagi para pejabat tersebut hingga sebulan setelah pemberian diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Sesuai UU, dikuatirkan ada penerimaan gratifikasi seperti pasal 12B, diberikan waktu sampai dengan 30 hari sejak pemberian diterima," tambah M Sigit.

Seperti diketahui, bulan Oktober 2011 lalu menjadi musim kawin untuk keluarga pejabat. Di bulan kesepuluh tahun 2011 ini, sejumlah pejabat di Tanah Air menikahkan anak-anaknya.

Sebut saja Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Menteri yang juga mantan Presiden PKS itu menikahkan putrinya, Nur Shabrina Sembiring dengan seorang pemuda bernama Fathan Qasthalani. Acara digelar di Sasono Langen Budoyo TMII pada 8 Oktober 2011.

Selang satu hari, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga punya hajat. Zulkifli resmi menjadi besan mantan Ketua MPR yang juga mantan Ketua Umum PAN Amien Rais.

Anak perempuan Zulkifli, Putri Zulya Savitri menikah dengan anak Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, yang kini duduk di kursi DPR. Keduanya menikah pada 9 Oktober lalu. Pernikahan digelar di Ballroom PRJ, Arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga baru saja menggelar The Royal Wedding untuk putri bungsunya GRAj Nurastuti Wijareni akan menikah dengan Achmad Ubaidillah yang kini bergelar Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara. Pernikahan digelar pada 18 Oktober.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
MustRead close