Kamis, 03/11/2011 06:29 WIB

Sejumlah Kejanggalan dalam Vote SMS Komodo

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Komodo (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Pakar telematika dari UIN Abimanyu 'Abah' Wachjoewidajat menilai ada sejumlah kejanggalan dalam vote SMS dukungan pulau Komodo itu. Keganjilan itu menurut Abah, dimulai saat gembar gembor di media jejaring sosial, twitter bahwa SMS Komodo ke 9818 gratis, namun pada kenyataannya tidak gratis melainkan bayar Rp 1.000.

"Pihak yang tadinya menyatakan bahwa SMS Komodo gratispun menjadi bungkam. Di saat awal SMS Komodo tidak dipermasalahkan akan tetapi saat SMS penyedotan pulsa menjadi marak kemudian pak Jusuf Kalla (JK) akhirnya menyatakan bahwa SMS Komodo diturunkan tarifnya menjadi Rp 1," ujar Abah melalui rilisnya kepada detikcom, Rabu (2/11/2011).

Tetapi sebelum pernyataan JK tersebut (Tarif SMS Rp 1) ternyata sudah ada sekitar sejutaan orang yang mengirim SMS Komodo saat tarifnya masih Rp1000. Itu berarti pengelola SMS Komodo mendapatkan pemasukan Rp 1 Miliar yang tentu penggunaan uang ini perlu dipertanyakan kemana? Mengingat pemerintah sudah membayar US$ 199 untuk menjadi OSC (Official Supporting Committee) dan tagihan dari N7W sebesar US$ 10 juta ke pemerintah Indonesia sudah dibatalkan karena kita menarik diri sebagai tuan rumah.

"Dengan demikian tidak perlu ada pembayaran ke N7W lalu uang Rp 1 M yang sudah terkumpul tersebut akan dikemanakan? Menjadi milik CP yang bersangkutan serta Operator Selular? Atau siapa? Selayaknya menurut saya seluruhnya disumbang ke Pulau Komodo untuk pelestarian, perawatan dan lainnya," terang Abah.

JK menjelaskan bahwa vote untuk Komodo bisa dengan 2 cara yakni SMS dan Internet. Tetapi menurut Abah, hal itu adalah informasi yang salah karena SMS Komodo tersebut mengirim jawaban (via SMS juga) dengan mereferensi agar pelaku vote mengunjungi situs www.pilihkomodo.com. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa untuk vote Komodo harus masuk ke situs N7W dan yang kemudian melakukan tahapan vote.

"Akan tetapi tanpa sama sekali ada relevansinya dengan SMS Komodo. Lalu apa gunanya SMS Komodo kalau akhirya harus vote di internet juga?" terangnya.

Menurut Abah, meski dengan harga hanya Rp 1 sekalipun bila ada 100 juta SMS Komodo tetapi penggunanya tidak bisa akses ke internet, bisa dibayangkan bahwa saat itu pengelola SMS Premium 9818 langsung mendapatkan Rp100.000.000, tetapi kemudian tidak ada manfaatnya bagi pertambahan vote untuk Komodo di N7W. Sehingga menurut Abah jelas itu sia-sia.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/fiq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%